Hendropriyono: Ada Kesalahan Penempatan di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin

AM-Hendropriyono
AM Hendropriyono. (foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

harianpijar.com, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengusulkan harus ada tata kerja yang baku di dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, dirinya menilai ada kesalahan penempatan kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut.

Menurut Hendropriyono, secara individu orang-orang yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan menteri memiliki kelebihan masing-masing. Namun, beberapa orang menempati posisi yang tidak tepat.

“Ada yang baik sekali, ada yang lemah tapi bukan dalam arti kata individu, (tapi) dalam penempatan. Ada yang tempatnya enggak cocok dengan kepakarannya,” kata Hendropriyono di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.

Selanjutnya, Hendropriyono menduga alasan Jokowi memilih menterinya karena didasari pemikiran bahwa segala sesuatu berdasarkan hasil kerja tim, bukan perorangan.

Selain itu, Hendropriyono juga mengusulkan perlu ada satu mekanisme tata kerja antarsektor, bahkan subsektor. Karena, tidak cukup hanya berdasarkan garis-garis kebijakan visi-misi presiden dan wakil presiden. Bahkan, hal itu penjabarannya tidak mudah.

“Sehingga kerjaan saling bantu, saling mengisi itu betul-betul terealisasi di tataran operasional,” ucapnya.

Baca juga:   Begini Tanggapan Ketua DPR Soal Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK

Kemudian, ditegaskan Hendropriyono, kesalahan penempatan adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. Karena itu, perlu ada satu metode yang baku tentang tata kerja di dalam kabinet.

“Mudah-mudahan kabinet ini bisa berjalan sempurna dengan kelebihan yang ada pada perorangan, saya lihat bisa menutup kekurangan yang ada dari kesalahan penempatan,” ujar Hendropriyono.

Selain itu, Hendropriyono juga berkomentar terkait jabatan baru Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Karena, menurutnya, penempatan Ketua Umum Partai Gerinda itu disesuaikan dengan hakikat tantangan saat ini.

“Dengan penempatan Prabowo di Kementerian Pertahanan, tentu saja itu fungsi bisa dijabarkan dalam pekerjaan yang lebih mumpuni oleh seorang Prabowo yang sudah sampai letnan jenderal berwawasan kebangsaan dan banyak tahu tentang ancaman, gangguan, hambatan yang dihadapi,” tuturnya.

Sementara, juga dijelaskan Hendrpriyono, dengan posisi Prabowo Subianto yang saat ini menjadi pembantu Jokowi di bidang pertahanan, ada gejolak di lingkaran kelompok yang dulu pernah mendukung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga:   PDIP Sebut Jokowi Jadi Sasaran SBY, Demokrat: Terlalu Berlebihan

“Gejolak pasti ada, tapi tidak apa-apa yang penting bisa diatasi, saya yakin itu bisa diatasi,” kata Hendropriyono.

Selain itu, Hendropriyono juga mengomentari penempatan tokoh militer Fahcrul Razi yang kini menjabat Menteri Agama (Menag). Menurutnya, hal itu cukup mumpuni untuk memecahkan masalah di Kementerian Agama (Kemenag) yang saat ini terpapar radikalisme.

“Dia seorang militer, yang di kementerian agama banyak kelemahan ideologis seperti terpapar radikalisme, adanya patpat gulipat yang kata presiden banyak korupsi manipulasi yang perlu diungkap,” ucapnya.

Sedangkan, terkait penempatan Mahfud MD di Menko Polhukam, sebagai pejabat sipil pertama di kementerian itu, Hendropriyono menilai tidak ada yang salah dengan penempatan tersebut. Karena, Kemenko Polhukam memimpin tiga sektor, dua di antaranya adalah sektor sipil yaitu politik dan hukum.

“Iya, ini baru pertama kali Menko Polhukam dari sipil. Saya kira pemikiran presiden benar. Polhukam itu kan politik hukum keamanan. Keamanan cuma satu, yang dua polhuk itu sipil. sudah tepat,” pungkas Hendropriyono. (elz/cnn)

SUMBERCNN Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini