Sekjen PDIP: Jabatan Wakil Menteri Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

Hasto-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: dok. Poskotanews)

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah posisi Wakil Menteri (Wamen) yang tengah dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk bagi-bagi kue kekuasaan.

Bahkan diketahui, sejumlah pihak sudah terang-terangan meminta jatah wakil menteri (Wamen) tersebut.

Menurut Hasto Kristiyanto, saat ini Jokowi masih menggodok posisi Wamen pada Kabinet Indonesia Maju untuk lima tahun mendatang.

“Kita lihat bagaimana seluruh konfigurasi yang ada di dalam kabinet, dan nanti akan ada wakil-wakil menteri juga. Sedang digodok,” kata Hasto Kristiyanto, di Kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

Baca juga:   Bantah Isu yang Sebut Hubungannya dengan Megawati Retak, Surya Paloh: Nggak Betul

Ditegaskan Hasto Kristiyanto, pihaknya belum dapat menyebut berapa jumlah wamen dan kementerian mana saja yang akan punya wamen. Namun, menurutnya, posisi wakil menteri bukan sarana bagi-bagi kekuasaan dan itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Itu untuk menjalankan seluruh amanat penderitaan rakyat,” ujarnya.

Selanjutnya, Hasto Kristiyanto juga mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya yang baru. Selain itu, dengan baru dilantiknya para menteri baru, diharapkan Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik untuk Indonesia usai menjabat.

“Dengan jajaran menteri yang punya semangat baru pada periode kedua Pak Jokowi ini untuk bisa membuat legacy bagi bangsa dan negara,” ucap Hasto Kristiyanto.

Baca juga:   Surya Paloh Tak Masalah Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Sementara, menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Presiden Jokowi masih membahas keberadaan posisi wamen di setiap kementerian. Selain itu, pemerintah ingin menghitung lebih dulu jumlah wamen yang diperlukan untuk mengakomodasi para pihak yang belum terwadahi.

Dijelaskan Moeldoko, mengenai hal ini sejumlah pihak sudah terang-terangan meminta jatah wamen. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan tiga sampai empat wamen karena jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan.

Sedangkan, sebagai perbandingan pada periode pertama Jokowi bersama Jusuf Kalla, hanya ada tiga pos kementerian yang punya wamen, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Luar Negeri. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar