Kritik Penunjukan Prabowo Jadi Menhan, Peserta Aksi Kamisan: Bersiaplah Rakyat Jadi Korban

Prabowo-Subianto-2
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

harianpijar.com, JAKARTA – Penunjukan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dikritik oleh Peserta Aksi Kamisan. Hal itu lantaran Prabowo Subianto diduga terlibat pelanggaran HAM berat.

Bahkan, Peserta Aksi Kamisan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta surat pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menhan dicabut.

“Hari ini adalah aksi yang ke-607 surat yang kepada presiden judulnya ‘Kabinet Indonesia Maju Mengawali Hari Kelam bagi HAM’. (Diserahkan) ke Presiden. Setiap hari Kamis kami mengirim surat kepada Presiden, isinya mengenai kabinet yang sekarang ini khususnya menyoroti Prabowo yang adalah terduga pelanggaran HAM berat diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan,” ujar salah satu tokoh Aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih saat ditemui di Taman Pandang Istana, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

Maria Catarina Sumarsih sendiri adalah ibunda Benardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat tragedi Semanggi I. Dirinya meminta Jokowi introspeksi diri karena telah menunjuk Prabowo Subianto sebagai salah satu menterinya.

“Ya bersiap-siaplah rakyat Indonesia untuk menjadi korban. Terutama Pak Jokowi pun juga harus introspeksi mudah-mudahan Pak Jokowi tidak diculik. Karena apa pun nafsu kuasa Prabowo sangat besar untuk menjadi presiden,” sebutnya.

Baca juga:   Pilkada Serentak 2020, Presiden Jokowi Tetapkan 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional
Maria-Catarina-Sumarsih
Maria Catarina Sumarsih. (foto: detik/Jefrie Nandy)

Maria Catarina Sumarsih mengkritik penunjukan mantan Danjen Kopassus itu sebagai menteri. Dirinya menyinggung soal Wiranto yang juga diangkat Jokowi menjadi Menko Polhukam pada periode pertamanya. Menurutnya, hal itu merupakan bagian penyelamatan Prabowo Subianto dari jeratan hukum.

“Kemudian Pak Prabowo pernah mencalonkan diri sebagai presiden, tidak terpilih. Kemudian mencalonkan diri jadi wakil presiden pun juga tidak menang, kalah, terus kemudian seperti jalan kehidupannya Pak Wiranto setelah nyapres nggak jadi, nyawapres nggak jadi, akhirnya bisa menduduki jabatan menteri dan diberi kesempatan oleh Pak Jokowi selaku presiden untuk diselamatkan dari jerat hukum yang sampai sekarang diperjuangkan oleh JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, yang salah satu kegiatannya adalah melakukan aksi diam di depan Istana Presiden,” kata Maria Catarina Sumarsih.

Lebih lanjut, Maria Catarina Sumarsih pun mengingatkan Jokowi untuk tak mengingkari janji-janji kampanyenya. Menurutnya, janji kampanye merupakan ‘janji suci’ yang harus ditepati Jokowi.

Baca juga:   Hasto: Baru Jadi Calon Menteri Sudah Ingin Jadi Capres

“Pesan saya untuk Presiden Jokowi, jangan ingkar janji. Tepati janji suci yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia pada saat kampanye, baik pada saat kampanye Pemilu 2014 maupun yang dijanjikan di dalam kampanye Pemilu 2019,” pungkas Maria Catarina Sumarsih.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengaku capek menghadapi tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM ke Prabowo Subianto yang tak terbukti secara hukum itu. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menilai masyarakat tidak akan terpengaruh oleh tuduhan miring terhadap sang ketum.

Sebagai bukti, dirinya mengungkit perolehan suara Partai Gerindra dalam dua pemilu terakhir. Meski Prabowo Subianto kerap dituding sebagai pelanggar HAM, Partai Gerindra memilih tak terlalu reaktif terhadap tuduhan itu.

“Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum,” ujar Habiburokhman, Jumat, 18 Oktober 2019. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar