Pengamat: Jokowi Harus Kuatkan Kembali Penegakan Hukum dan Pemerintahan yang Bersih

jokowi-rapat-kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto:Google).

harianpijar.com, AMBON – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Dayanto menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua ini harus menguatkan kembali komitmen dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Selain komitmen penegakan hukum, terutama soal pemberantasan korupsi, juga bagaimana mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dari segi hukum, banyak yang belum maksimal dan harus dibenahi lagi,” kata Dayanto saat dikonfirmasi, di Ambon, Selasa, 22 Oktober 2019.

Menurut Dayanto, komitmen terhadap penegakan hukum menjadi sangat penting pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, dirinya juga menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal pada periode sebelumnya, terutama pada beberapa bulan terakhir.

Baca juga:   Demokrat Nilai Jokowi Khianat Soal Kabinet, Begini Kata Elite PDIP

Selanjut, Dayanto juga mencontohkan penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan RUU KUHP, di mana banyak mahasiswa turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi. Karena itu, hal ini menjadi catatan penting bagi Kabinet Kerja jilid II untuk lima tahun ke depan, terutama Kementerian Hukum dan HAM yang kinerjanya juga banyak dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat.

“Yang paling penting juga adalah Kementerian Hukum dan HAM harus betul-betul bisa mendorong agenda pembentukan perundang-undangan yang representatif, partisipatif, aspiratif dan sebagainya, sehingga tidak ada pertikaian di masyarakat,” ujar Dayanto yang juga Dosen hukum tata negara ini.

Kemudian, Dayanto juga menyoroti soal pemilihan jaksa agung yang memiliki peran penting dalam aspek penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, jaksa agung sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang non-partisan. Selain itu, penegakan hukum bukan hanya soal aspek hukumnya tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca juga:   Apapun Putusan PDIP, Doli: Golkar Pastikan Dukung Gibran di Pilkada Solo 2020

Sebab, jaksa agung yang berafiliasi dengan partai atau kelompok politik tertentu, cenderung melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen dan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum.

“Kalau jaksa agung sebagai penegak hukum memiliki hubungan atau terlibat dengan partai politik tertentu bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lemah, karena penegakan hukum selain aspek hukumnya itu sendiri, kepercayaan juga menjadi hal penting,” tandas Dayanto yang juga Direktur Eksekutif Parliament Responsive Forum (Pamor) itu. (elz/ant)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar