harianpijar.com, JAKARTA – Persaudaraan Alumni (PA) 212 menaruh target dan harapan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah resmi diangkat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.
Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan bahwa pihaknya ikut menuntut Prabowo Subianto agar dapat memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dalam 100 hari kerja sebagai Menhan.
Tak hanya itu, PA 212 juga meminta Prabowo Subianto menghentikan kasus atau memberi SP3 terhadap kasus yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis.
Novel Bamukmin menilai hal itu harus dipenuhi Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja. Jika tidak ada satu pun yang dipenuhi, PA 212 akan mencap Prabowo Subianto telah kumat dengan penyakit lama.
“Maka jelas Prabowo telah kumat kembali dengan penyakit lamanya dan kami pasti akan menjadi lawannya yang sangat kritis,” ujar Novel Bamukmin kepada Suara, Rabu 23 Oktober 2019.
Penyakit lama Prabowo Subianto yang dimaksud Novel Bamukmin adalah ikut andil dalam membawa Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalul. Menurutnya, dari kepemimpinan keduanya itu juga yang menjadi awal kegaduhan.
“Prabowo tahun 2012 membawa penyakit yaitu kedua orang yang dibawanya menjadi gubernur dan wakilnya, dari situlah awal kegaduhan dan terus membesar yang berlanjut sampai saat ini walau Prabowo sempat taubat karena bersama ulama menumbangkan Ahok dan memenjarakannya,” jelas Novel Bamukmin.
Namun, dikatakan Novel Bamukmin, jika masuknya Prabowo Subianto di kabinet hanya berujung pada ditinggalkannya amanat ulama dan umat, maka dirinya menilai Prabowo Subianto telah kumat. Untuk itu, PA 212 akan melihat 100 hari pertama Prabowo Subianto, apakah akan memenuhi permintaan PA 212 atau tidak.
“Tapi kalau saat ini Prabowo tidak bisa menjalankan amanat ulama dan umat lagi maka dipastikan Prabowo kumat penyakitnya membuat gaduh lagi dengan bergabung sama Jokowi lagi yang justru malah menjadi pembantu tugas presiden menjadi menteri,” sebutnya.
Sebagai salah satu pendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019, PA 212 mempersilakan masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan melalui penunjukan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat menteri. Namun, Novel Bamukmin menegaskan pihaknya telah menutup pintu rekonsiliasi karena mereka menilai rezim saat ini curang, zalim, dan mungkar.
“Prinsipnya PA 212 sudah menutup pintu untuk rekonsiliasi apalagi koalisi dengan rezim saat ini yang sudah jelas curang TSMB, dzolim, mungkar dan mempertontonkan ketidakadilan kecuali sudah jelas kalau rezim tobat. Maka boleh saja rekonsiliasi itu terbuka untuk tegaknya keadilan dan silakan saja untuk kubu 02 berkoalisi,” ujar Novel Bamukmin.
Novel Bamukmin mengatakan, sebagai salah satu pendukung, PA 212 tidak begitu saja rela mempersilakan Prabowo Subianto melenggang menjadi Menteri Pertahanan dengan melupakan mereka. Dirinya menyebut PA 212 tetap berharap Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi mereka terkait persoalan keumatan.
Mulai dari mengusut tuntas para korban jiwa dalam pemilu sampai korban jiwa dalam aksi menolak revisi UU KPK yang dilakukan mahasiswa serta pelajar, PA 212 juga meminta adanya penghentian proses hukum atau SP3 terhadap kasus-kasus yang melibatkan ulama dan aktivis serta rakyat yang dikriminalisasi sebagai tersangka.
Sebaliknya, PA 212 meminta adanya proses hukum terhadap para penista agama yang sudah puluhan kali dilaporkan tapi tidak diproses sampai saat ini. Termasuk, meminta dipulangkannya pimpinan Rizieq Shihab kembali ke Indonesia, sebagaimana yang pernah dijanjikan Prabowo Subianto pada kampanye lalu.
“Iya sudah satu paket karena dengan semua kasus ulama, aktivis serta tokoh di SP3 maka otomatis HRS pulang,” tukas Novel Bamukmin. (elz/sua)