harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.
Menurut Hasto Kristiyanto, PDIP hanya memberikan makna ideologi dari setiap susunan nomenklatur dan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang. Bahkan, bagi PDIP, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden.
“Dan kami menghormati hak itu,” kata Hasto Kristiyanto di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
Ditegaskan Hasto Kristiyanto, Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kementerian. Bahkan, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menentukan pergerakan kemajuan bangsa ke depan.
Namun, Hasto Kristiyanto meyakini, meski memiliki kebebasan Jokowi telah mempertimbangan secara matang sosok menteri yang akan membantu merealisasikan visi dan misinya.
“Bapak Jokowi tentu saja telah mempertimbangkan dengan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu presiden,” ucapnya.
Dijelaskan Hasto Kristiyanto, di sisi lain seluruh pimpinan parpol Koalisi Indonesia Kerja juga menghormati hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Selain itu, parpol koalisi juga memahami pertimbangan Jokowi dalam mengambil keputusan ketika memperbesar koalisi pemerintah dengan menerima partai di luar koalisi.
“Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa,” ujar Hasto Kristiyanto.
Sebelumnya, Jokowi memanggil Prabowo Subianto ke Istana Negara jelang pengumuman kabinet. Bahkan, dengan mengenakan kemeja putih, Ketua Umum Partai Gerindra itu datang bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.
Salam pertemuan dengan Jokowi itu, Prabowo Subianto mengaku siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dikatakan Prabowo, Jokowi memintanya mengurus bidang pertahanan. (elz/cnn)