harianpijar.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut akan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, keputusan ini karena PKS ingin menyelamatkan kehidupan berdemokrasi.
“Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga (hanya koalisi, tak ada oposisi). Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat Nur Wahid saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
Ditegaskan Hidayat Nur Wahid, ada tiga hal besar yang membuat partainya tidak ingin bergabung ke pemerintah saat ini. Alasan pertama, PKS ingin konsisten dengan sikapnya selama ini. Karena, hal ini sebagai rasionalitas berpolitik.
“Rasional dalam berpolitik adalah ada kompetisi, yang menang silakan memimpin, yang kalah ya di luar,” ucapnya.
Selanjutnya, alasan kedua kata Hidayat Nur Wahid, PKS ingin konsisten atas sikap politiknya. Bahkan, melalui Majelis Syuro sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.
Sedangkan alasan ketiga dijelaskan Hidayat Nur Wahid, PKS juga mempertimbangkan suara konstituen. Mayoritas pendukung PKS, ingin partai pimpinan Sohibul Iman itu tetap menjadi oposisi.
Sementara dikatakan Hidayat Nur Wahid, sebagai partai oposisi PKS berkomitmen untuk menjadi alat kontrol pemerintah. Bahkan, berdasar survei tidak kurang dari 60 persen rakyat masih ingin adanya check and balance pemerintah oleh DPR.
Karena itu, dirinya yakin meskipun Partai Gerindra akan bergabung ke pemerintah. Namun, partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi.
“Enggak, enggak akan sendirian (jadi oposisi). Lihat aja, nggak akan sendirian,” tandas Hidayat Nur Wahid. (elz/kom)