Presiden-Joko-Widodo-Jokowi-1
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

harianpijar.com, MAKASAR – Pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arqam Azkin mengatakan jelang penetapan susunan kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta agar tidak memasukkan nama-nama yang masih bersangkutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diduga terlibat korupsi.

“Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan,” kata Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 20 Oktober 2019.

Menurut Arqam Azkin, jika nama pembantu presiden atau para menteri masih tersandung kasus, lalu dimasukkan dan itu terjadi, maka akan menjadi beban baru kabinet dalam pemerintahannya. Karena, hal itu bisa mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misinya saat kampanye.

Baca juga:   Soal Isu Jadi Menteri Kabinet Jokowi, AHY: Jika Rakyat dan Negara Butuh, Kita Siap

“Masih banyak orang cerdas di negara kita ini yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi,” ucap Arqam Azkin.

Sementara, Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan dari Unismuh Makassar Luhur A Prianto juga mengingatkan akan visi misi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yakni Penegakan Sistem Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Selain itu, tantangan penegakan hukum akan terus dihadapi, apalagi bicara revisi undang-undang salah satunya KPK.

“Saya kira tantangan Pak Jokowi bagaimana menguatkan dan semakin mendorong upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi yang memang masih menjadi soal besar terjadi di bangsa ini,” kata Luhur A Prianto.

Baca juga:   NasDem: KIK Jokowi-Ma'ruf Satu Suara Soal Paket Pimpinan MPR

Ditegaskan Luhur, untuk perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan memberikan keamanan bagi seluruh warga, harus jelas bagaimana keamanan itu melindungi warga negara dari ancaman-ancaman besar dan membahayakan rakyat itu bisa ditegakkan.

“Terkait dengan kelembagaan, kebudayaan dan penguat kelembagaan dan isu-isu penegakan hukum, ia menyarankan mesti menjadi konsen bersama,” tegasnya.

Bahkan, sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel menggelar nonton bareng  pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Priode 2019-2024 di Claro Hotel Makassar.

Sedangkan, dalam acara tersebut tampil sebagai pembicara dalam diskusi yakni dua praktisi politik dari Unismuh Makassar Arqam Azikin dan Luhur A Priyanto dan bersama anggota DPRD Sulsel termuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andi Putra Batara yang dipandu Sekretaris DPD TMP Sulsel Arsoni. (elz/ant)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of