Hasto-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: era/Wardhany)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyindir soal banyaknya calon menteri yang mengantre masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II pada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin untuk lima tahun kedepan.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, posisi menteri bukanlah jabatan atau kedudukan biasa. Karena itu, pihak manapun tidak perlu bersusah payah mengantre hingga menjegal satu sama lain demi menempati posisi menteri tersebut.

“Menjadi menteri bukan pegawai tinggi biasa jadi enggak perlu susah payah repot-repot antre apalagi pakai saling menjegal satu sama lain,” kata Hasto Kristiyanto di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menyebut menjadi menteri artinya mendapatkan tugas negara untuk membantu presiden mewujudkan visi dan misi membangun dan memakmurkan Indonesia. Namun, saat ini justru banyak pihak yang menjadikan jabatan menteri untuk kibarkan bendera untuk pemilu selanjutnya pada 2024.

“Baru jadi calon menteri sudah pengen menjadi calon (presiden) 2024, kalau yang seperti ini kita kompak bilang Pak Jokowi tidak usah dimasukkan,” ungkapnya.

Ditegaskan Hasto Kristiyanto, para calon menteri yang seperti itu, tentu bukan bekerja untuk rakyat namun demi citra diri dan mendulang dukungan di Pilpres 2024.

Baca juga:   Sebelum Terbitkan Perppu, PDIP: Presiden Diminta Temui Pimpinan Parpol

“Kerjanya bukan buat bangsa dan negara tapi pasti membangun citra dirinya saudara-saudara sekalian,” ujar Hasto Kristiyanto.

Sementara, Hasto Kristiyanto menjelaskan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentunya memerlukan kabinet yang solid, profesional, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, merakyat, teknokrat, dan paham siapa rakyat yang dipimpinnya.

“Rakyat masih memerlukan traktor untuk pertanian, yang dibangun di luar itu. Maka memahami bagaimana kondisi rakyat indonesia merupakan syarat penting bagi seluruh menteri yang akan membantu Pak Jokowi,” jelasnya.

Hasto Kristiyanto juga menyinggung soal menteri yang harus memiliki kesepahaman dengan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf Amin. Tidak hanya itu, menteri juga mesti memahami departemen apa yang dia pimpin.

“Itu syarat mutlak. Dan memiliki dedikasi yang baik itu syarat mutlak,” ucap Hasto Kristiyanto.

Sementara, sesaat pergi ke MPR untuk mengikuti prosesi pelantikan Presiden 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan mengumumkan nama-nama kabinet sebelum Wapres Ma’ruf Amin menjalankan tugas kenegaraan ke Jepang.

Bahkan, hal Itu juga ditegaskan kembali setelah pelantikan di MPR.

Baca juga:   Fadli Zon: Tugas Kader Gerindra di Kabinet dan Parlemen Berbeda

“Pokoknya besok kita akan kenalkan dulu menteri yang telah kita pilih. Setelah dikenalkan, lalu dilantik. Dikenalkan pagi, setelah itu dilantik, tapi bisa Senin, Selasa, atau Rabu,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 malam.

Lebih lanjut, Jokowi juga menekankan bahwa susunan kabinet sudah rampung sepenuhnya. Kemudian, dari susunan kabinet baru, dirinya sempat memberi beberapa bocoran. Pertama, setidaknya ada kurang lebih 16 jabatan menteri yang diisi dari kalangan partai politik.

Kedua, kalangan profesional juga akan mewarnai kabinet baru. Ketiga, calon pembantu yang ditunjuk berasal dari beberapa menteri petahana dan kempat, porsi menteri wajah baru akan lebih banyak ketimbang yang sudah menjabat di Kabinet Kerja.

“Wajah baru besok pagi, pagi-pagi saya kenalkan wajah-wajah baru,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan akan ada kementerian/lembaga/badan baru. “Perubahan nomenklatur sudah ada, sing sabar semuanya,” tuturnya.

Sementara, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden setelah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu, keduanya akan memimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan. (elz/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of