Politisi NasDem: Anggota DPR sebagai Perpanjangan Tangan Cukong dan Parpol

Irma-Suryani-Chaniago
Irma Suryani Chaniago. (foto: dok. poskotanews)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyebut lembaga legislatif masih bersikap sebagai kepanjangan tangan dari partai politik. Bahkan, pada dasarnya anggota DPR memiliki dua tuan yaitu, pertama cukong atau pengusaha yang membiayai kampanye dan kedua, partai politik yang menjadi pengusung mereka.

“Anggota DPR RI itu punya beberapa tuan. Yang dibiayai oleh pengusaha, tuannya pengusaha. Dia mau maju jadi DPR RI dibayari sama cukong, itu tuan pertamanya. Tuan keduanya siapa? Partai politik,” kata politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Menurut Irma Suryani Chaniago, atas kondisi tersebut, mekanisme pengawasan dan penyeimbang atau check and balances tidak bisa diterapkan terhadap DPR RI. Lantaran, kondisi tersebut sudah menjadi permasalahan menahun. Selain itu, jika mau diatasi, masalah tersebut harus diselesaikan satu per satu.

Baca juga:   Ini Isi 3 Kesepakatan yang Dihasilkan dari Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

“Makanya kemudian selalu saya sampaikan, anggota DPR itu enggak bisa jadi check and balances. Sampai hari ini belum bisa. Saya mantan anggota DPR RI. Anggota DPR RI itu masih kepanjangan tangan partai, kok. Semua keputusan ya keputusan fraksi yang dijalankan,” ujar Irma Suryani Chaniago.

“Kalau kita benerin ini benang kusut emang harus diurai satu-satu. Nah saya tidak ingin menyalahkan satu dan yang lain dalam hal ini, tapi mari kita benahi dengan baik,” lanjutnya.

Baca juga:   Jubir KPK: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Akan Serahkan Kajian Tentang Hak Angket DPR

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta DPR di bawah pimpinannya harus kritis dalam menjalankan mekanisme check and balances dalam pemerintahan.

“Kekritisan kita, khususnya dalam mengimplementasikan prinsip demokrasi dan menjalankan mekanisme check and balances haruslah selalu konstruktif, dan membangun peradaban demokrasi di Indonesia,” kata Puan Maharani dalam pidatonya usai resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI, Selasa 1 Oktober 2019 lalu.

Ditegaskan Puan Maharani, bahwa DPR tidak akan anti terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat selama tetap objektif dalam menilai pelaksanaan tugas lembaga tersebut. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar