harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut mayoritas publik tidak setuju Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Itu artinya. pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi,” kata Adi Prayitno dalam rilis survei ‘Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua’ di kantornya, di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
Menurut Adi Prayitno, survei yang dilakukan secara nasional pada 5 sampai dengan 12 Oktober 2019 itu, publik cukup antusias menyambut pelantikan Jokowi sebagai Presiden terpilih, yang mencapai angka 74,6 persen. Namun, antusiasme publik menyambut pelantikan tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan isu Prabowo Subianto yang agresif ingin merapat ke dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen, setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen,” ucapnya.
Ditegaskan Adi Prayitno, banyak juga yang tidak rela Jokowi merangkul Prabowo Subianto. Pasalnya, tidak setuju keduanya berkoalisi, karena masih ada yang menganggap pemilu curang, Prabowo Subianto harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti-Islam.
Selain itu, alasan setuju karena pemilu sudah usai dan menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Bahkan, ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo Subianto ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan 5 tahun mendatang.
Sementara, Adi Prayitno juga menjelaskan Parameter Politik Indonesia melakukan survei secara nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multistage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Selanjutnya, survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilantik pada 20 Oktober 2019 itu. (elz/ant)