Soal Amendemen UUD 1945, Demokrat Sebut Cara Berpikir Prabowo-Surya Paloh Jadul

Prabowo-Surya-Paloh
Pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh. (foto: detik/Isal)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sepakat dengan amendemen UUD 1945 menyeluruh. Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut Prabowo Subianto dan Surya Paloh berpikiran jadul alias jaman dulu.

“Terlihat benar dari pernyataan ini Pak Prabowo dan Surya Paloh tidak baca konstitusi cq. Undang-Undang Dasar kita yang sekarang berlaku,” kata Jansen Sitindaon kepada awak media, Rabu, 16 Oktober 2019.

Soal amendemen UUD 1945 menyeluruh memang menjadi salah satu poin kesepakatan hasil pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Jansen Sitindaon mengingatkan, Pasal 37 UUD 1945 saat ini tidak memungkinkan amandemen dilakukan secara menyeluruh.

“Di Pasal 37 UUD sudah jelas diatur: sekarang perubahan UUD hanya bisa dilakukan pasal per pasal saja. Tidak bisa lagi menyeluruh dan komperhensif seperti dulu. Jadi masyarakat tenang saja, ide ini tak akan terjadi,” ujar Jansen Sitindaon.

“Di Pasal 37 UUD yang sekarang berlaku: perubahan itu hanya bisa dilakukan terhadap pasal-pasal tertentu saja. Dan dalam usulan itupun harus disampaikan dengan jelas bagian mana yang hendak diubah beserta alasannya,” imbuhnya.

Baca juga:   Busyro Muqoddas Doakan Presiden Jokowi Berhentikan Firli Bahuri
Jansen-Sitindaon
Jansen Sitindaon. (foto: medcom/Siti Yona Hukmana)

Jansen Sitindaon mengatakan, bila merujuk pada UUD 1945 yang lama, memang amendemen bisa dilakukan secara menyeluruh. Atas dasar itu, dirinya pun menganggap Prabowo Subianto dan Surya Paloh sudah ketinggalan zaman atau jadul.

“Jadi cara berpikir Pak Prabowo dan Surya Paloh dalam mengubah UUD ini sudah zaman ‘jadul’. Sudah kedaluwarsa. Karena perubahan menyeluruh dan komprehensif itu hanya bisa dilakukan menggunakan tatacara di Pasal 37 Undang-Undang Dasar lama yang sudah tidak berlaku lagi,” kata Jansen Sitindaon.

Sebelumnya, Partai Demokrat beberapa kali melempar serangan menyusul kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh yang melakukan pertemuan pada Minggu, 13 Oktober 2019 kemarin. Partai Demokrat seolah gerah dengan kemesraan keduanya.

Partai Demokrat dinilai bereaksi negatif pada safari politik yang dilancarkan Prabowo Subianto di tengah konsolidasi kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Diketahui, Prabowo Subianto telah bertemu dengan Jokowi pada Jumat, 10 Oktober 2019.

Baca juga:   Di Periode Kedua Jokowi, Fadli Zon Nilai Beban Menteri Akan Lebih Berat

Kemudian, pertemuan Prabowo Subianto dengan sejumlah pucuk pimpinan partai Koalisi Jokowi berlanjut, yakni Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Jauh hari, Prabowo Subianto juga sudah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.

Di sisi lain, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah bertemu dengan Jokowi. Namun gerilyanya tampak tak segencar Prabowo Subianto. Nasib Partai Demokrat yang juga menjajaki masuk koalisi Jokowi pun dipertanyakan.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai bisa saja serangan itu menunjukkan kekhawatiran dari Partai Demokrat dengan alasan makin tipisnya peluang partai yang didirikan SBY itu untuk diajak dalam kabinet.

“Demokrat bisa tersingkir dalam penyusunan kabinet. Kalau pun dapat bagian ya di luar kabinet,” ujar Ray Rangkuti. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar