PSI Nilai Ada Langkah Mundur Transparansi Anggaran di 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Idris-Ahmad
Idris Ahmad. (foto: dok. gatra)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai ada kemunduran pada sektor transparansi anggaran di 2 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PSI menyoroti tertutupnya informasi terkait rencana anggaran 2020.

“Tapi pada prinsipnya, salah satu yang kami concern kan adalah APBD nih. Ada sebuah langkah mundur menurut kami adalah transparansi anggaran dan perencanaan penganggaran di Pemprov DKI,” kata Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad kepada awak media di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Idris Ahmad mengatakan pihaknya menyoroti rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang belum diunggah ke publik. Padahal, KUA-PPAS merupakan cikal bakal APBD DKI Jakarta 2020.

Baca juga:   Tanggapi Soal Pelajar Ikut Demo di DPR, Begini Kata Gubernur Anies

“Fokus kami melihat salah satu evaluasi dan catatan penting dari 2 tahunnya Pak Anies dan yang kami lihat langkah mundur perencanaan pembangunan,” ucapnya.

Terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 yang sudah diunggah di situs Bappeda DKI Jakarta, PSI menilai itu bukan komitmen transparansi anggaran. PSI menyebut penting adanya transparansi sebagai komitmen partisipasi dan pengawasan pembangunan oleh masyarakat.

“Jadi kan komitmennya untuk transparansi dan membangun partisipasi seharusnya bukan dipahami sebagai publikasi dokumen yang sudah disepakati. Tapi sebagai komitmen bagaimana dari awal ketika dokumen itu akan dibahas, dan sudah ada contohnya, di pemerintah sebelumnya, dan itu ada partisipasi dan pengawasan bersama di masyarakat,” ujar Idris Ahmad.

Sebelumnya, Anies Baswedan membantah tidak transparan karena belum mengunggah KUA-PPAS 2020. Dirinya menyebut hal itu adalah pengiringan opini yang tidak sehat.

Baca juga:   Mahfud MD Sindir 'Tata Kata' Anies, NasDem: Kebijakan DKI Sejalan dengan Instruksi Presiden

“Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya (wawancara),” kata Anies Baswedan, Senin, 14 Oktober 2019.

Mengenai pengunggahan draf KUA-PPAS 2020, Anies Baswedan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. Anies Baswedan hanya menyebut soal anggaran DKI Jakarta di 2020 masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Namun ada beberapa program prioritas yang akan tetap berjalan.

“Sebenarnya bukan pembahasan dalam artian dari nol, tapi kita melakukan menyesuaikan agar program-program urutan prioritasnya diamankan. Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu,” jelasnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar