harianpijar.com, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak khawatir jika nantinya muncul perbedaan pendapat apabila partainya memutuskan untuk masuk koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya menegaskan keputusan akhir akan diputuskan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan harus ditaati.
“Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media di gedung DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.
Lebih lanjut Ahmad Muzani mengatakan, partainya akan menggelar rapimnas di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Partai Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik partai ke depan.
“Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara-suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini,” ucapnya.
Ahmad Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Partai Gerindra terkait arah politik. Dirinya menyebut kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo Subianto.
“Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya,” kata Ahmad Muzani.
Terkait isu tiga menteri yang bakal didapat Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tidak tahu-menahu. Namun, dirinya menyebut, saat pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
“Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun,” ungkap Ahmad Muzani.
“Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun,” tambahnya. (nuch/det)