Achmad Baidowi: PPP Percaya Presiden Perhatikan Parpol Berkeringat di Pilpres 2019

Achmad-Baidowi
Achmad Baidowi.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan partai politik (Parpol) yang berkeringat memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Berdasarkan pengalaman lima tahun, Jokowi selalu memperhatikan pihak yang berkeringat,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Menurut Achmad Baidowi, di internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membahas pos-pos menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Karena itu, semua parpol KIK belum tahu akan mendapatkan pos-pos di kementerian mana saja.

“Kami yang ada di koalisi saja belum bicara apa pun terkait pos di kabinet. Kami pun tidak tahu akan mendapatkan pos apa, semuanya ada di Jokowi,” ujar Achmad Baidowi.

Baca juga:   Presiden Jokowi: Pemerintah Terus Membuka Diri terhadap Masukan dari Insan Pers

Selanjutnya, Achmad Baidowi juga enggan menegaskan, apakah PPP setuju apabila ada parpol di luar KIK gabung dalam koalisi, karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi menentukan siapa saja yang akan menjadi mitra koalisi di pemerintahannya.

Dikatakan Achmad Baidowi, wacana merapatnya parpol non-KIK, sebagai sebuah konsep dan gagasan merupakan hal yang baik, namun apakah langsung berujung pada pos kementerian, kuncinya ada pada Presiden Jokowi.

“Apakah parlemen menjadi ‘mlempem’? Tugas parlemen karena tidak kehilangan nalar kritis, kami di DPR bukan tukang stempel tapi mengkiritisi program yang dianggap tidak pro-rakyat,” ucapnya.

Baca juga:   Agar Izin Tak Dicabut, Gerindra: Prabowo Siap Jadi Jembatan FPI dan Jokowi

Achmad Baidowi juga menilai saat ini oposisi yang kuat hampir sulit terwujud karena komposisi parpol di DPR dari koalisi Jokowi-Ma’ruf sudah lebih dari 60 persen. Selain itu, kalau tidak semua parpol bergabung pemerintahan, itu hal yang baik karena mekanisme check and balances harus berjalan di parlemen.

“Karena partai koalisi pun bisa kritis terhadap program-program pemerintah yang tidak pro-rakyat,” tandas Achmad Baidowi yang juga merupakan anggota Fraksi PPP DPR RI itu. (elz/ant)

SUMBERAntara

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini