Basarah: PDIP Serahkan Komposisi Kabinet pada Presiden Jokowi

Ahmad-Basarah
Ahmad Basarah. (foto: detik/Nur Indah Fatmawati)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan.

“Lalu mengenai pertimbangan partai mana saja yang akan dilibatkan Presiden dalam komposisi kabinet yang akan datang, Jokowi yang memiliki pertimbangan. Pertimbangannya seperti apa, Jokowi yang paling tahu,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Menurut Ahmad Basarah, PDIP mempersilakan apapun keputusan Presiden Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) karena wewenang prerogatif presiden.

Baca juga:   Tepis Isu Reshuffle Kabinet, Begini Kata Pihak Istana

Karena, saat pemerintahan Presiden Jokowi melakukan agenda besar, misalnya, pemantapan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga perlu melibatkan partai besar untuk ikut dalam pemerintahan.

“Ketika Jokowi mempertimbangkan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ‘living’ ideologi yang bekerja di masyarakat kita, saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu,” ujar Ahmad Basarah.

Ditegaskan Ahmad Basarah, bahwa sikap PDIP tidak dalam posisi mendorong atau menolak sebuah parpol, karena hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Karena itu, dirinya enggan mengomentari apakah sikap politik PDIP yang mempersilakan Partai Gerindra masuk KIK akan berubah terkait sikap Partai Gerindra yang menginginkan perubahan menyeluruh UUD 1945.

Baca juga:   Dibanding Sandiaga, Politisi Gerindra: Puan Maharani Lebih Punya Kans Menangkan Pilpres 2024

Namun, sikap partai politik besutan Prabowo Subianto itu berseberangan dengan PDIP yang hanya menginginkan amendemen terbatas UUD 1945.

“Politik ini dinamis, kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru diekspresikan oleh tokoh-tokoh politik atau pimpinan-pimpinan nasional,” tukas Ahmad Basarah. (elz/ant)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar