Pengamat: Presiden Jokowi Dinilai Cari Aman Soal Perppu KPK

Presiden-Joko-Widodo-Jokowi-1
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik Jerry Sumampow dalam diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019 mengatakan yang membuat Presiden ragu dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU KPK, salah satunya adalah Presiden lebih memilih cari ‘aman’ dari cengkeraman partai politik koalisi soal Perppu KPK.

Menurut Jerry Sumampow, Perppu KPK itu sendiri dinilai menjadi solusi atas polemik revisi UU KPK. Dimana berdasar UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU KPK segera berlaku setidaknya tiga hari lagi pada 17 Oktober atau tepat sebulan setelah revisi diketok.

“Ini para relawan Jokowi sedang gembira menyiapkan kegiatan 19-20 Oktober, padahal Presiden Joko Widodo sedang bingung,” kata Jerry Sumampow.

Dikatakan Jerry Sumampow, ancang-ancang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK dihadapkan pada penolakan partai koalisi. Selain itu, jika memilih tidak mengeluarkan Perppu KPK maka Presiden dianggap turut menyumbang kegagalan gerakan reformasi.

“Ini sudah kurang tiga hari lagi kita tidak melihat gelagat untuk menerbitkan Perppu. Saya kira, pemberantasan korupsi adalah salah satu agenda penting reformasi. Kalau sampai tanggal 17 Presiden tidak mengeluarkan Perppu, Presiden Jokowi ini bisa kita katakan sebagai faktor kedua yang menggagalkan agenda reformasi,” ujar Jerry Sumampow.

Baca juga:   Febri Diansyah: KPK Siap Lakukan Koordinasi Jika Densus Tipikor Dibentuk

Sementara, menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru seolah takluk terhadap pertai koalisi. Padahal secara konstitusi, Presiden telah memiliki cukup alasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU KPK.

“Karena memang betul situasinya sudah mendesak, ada sekian orang dipenjara dan setidaknya lima orang meninggal dunia dalam konteks memperjuangkan Perppu KPK,” ungkap Ray Rangkuti.

Dijelaskan Ray Rangkuti, alih-alih berpihak pada rakyat Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mengekor pada parpol koalisi. Selain itu, diingatkan bahwa Jokowi kembali terpilih karena dianggap bisa menjadi ‘motor pergerakan’.

“Melalui revisi UU KPK, dalam dua bulan inilah kita melihat bahwa bukan presiden yang dikawal oleh partai koalisi melainkan presiden yang mengawal kemauan parpol koalisi, wabilkhusus PDIP dan presiden yang mempertaruhkan jabatannya,” jelas Ray Rangkuti dalam forum yang sama.

Sedangkan, Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas memaklumi terhadap kebimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerbitan Perppu KPK. Pasalnya, peta perpolitikan saat ini memaksa Presiden Jokowi untuk mencari ‘jalan aman’ agar langkah yang diambil tidak mengakibatkan kebijakan yang kelak dijegal oleh kekuatan parpol.

Namun, dirinya meyakinkan bahwa Presiden Jokowi sebetulnya tetap berkeinginan menerbitkan Perppu KPK. Indikasi ini ditunjukkan dengan masih aktifnya Presiden Jokowi meminta pertimbangan para tokoh. Karena itu, dirinya menilai Presiden Jokowi memang tidak punya kontrol terhadap parpol koalisi. Bahkan, Presiden Jokowi terkekang, meski masih ada optimisme bahwa Perppu KPK akan dikeluarkan.

Baca juga:   OTT Sasar Jaksa, Anggota DPR Justru Malah Mengkritik KPK

Ditegaskan Sirajuddin Abbas, Presiden Jokowi harus mendapat dukungan dari luar parpol agar bisa lebih ‘bermain cantik’ ketimbang parpol koalisi.

“Bayangkan saja, Jokowi yang tidak punya kontrol ke partai politik, berhadapan dengan para pemain lama di situ yang punya pasukan di DPR. It’s not that simple,” tegas Sirajuddin Abbas.

“Saya kira Pak Jokowi cukup pintar tidak akan ngotot melawan arus. Kalau dia memaksa, suatu saat ingin melakukan sesuatu bisa diblok juga entah di DPR entah kementerian yang dijalankan,” lanjutnya.

Namun, dijelaskan Sirajuddin Abbas, sebagai jalan tengah, disarankan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu berisi perubahan sebagian pasal yang dianggap bermasalah dalam UU KPK. Karena, diyakini karakter pragmatis parpol saat ini tidak memungkinkan Presiden Jokowi mendapatkan tekanan berarti.

“Jadi sifatnya bukan mengembalikan ke UU KPK yang semula, sebagai kompromi saya melihat dititikberatkan pada apa yang jadi keberatan masyarakat, misalnya keberatan terhadap dewan pengawas. Atau aspek lain misalnya soal SP3,” tandas Sirajuddin Abbas. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar