Kecam Sikap Arteria Dahlan Saat Debat dengan Emil Salim, Begini Kata LP3ES

Arteria-Dahlan
Arteria Dahlan. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengkritik sikap politikus PDIP Arteria Dahlan saat berdebat dengan Emil Salim dalam acara Mata Najwa. LP3ES pun memberikan tujuh catatan untuk Arteria Dahlan.

Di antaranya, LP3ES menyayangkan cara Arteria Dahlan berdebat dengan Emil Salim. Arteria Dahlan disebut miskin agumentasi, bukti, hingga etika.

“Menyayangkan dan mengecam cara Arteria Dahlan dalam berdebat dengan Emil Salim, yang tidak hanya miskin argumentasi dan bukti-bukti, namun juga miskin etika dan etiket. Penampilan Arteria merefleksikan ketidakmengertiannya akan tiga kaidah penting yang mesti dipatuhi dalam retorika, sebagaimana diuraikan oleh filsuf Yunani Aristoteles: ethos, pathos, dan logos,” ujar Direktur Eksekutif LP3ES Fajar Nursahid, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Fajar Nursahid mengimbau Arteria Dahlan belajar etika dan ilmu retorika agar memahami cara berdebat yang benar. Dirinya menilai Arteria Dahlan membuat suasana politik keruh.

“Mengimbau Arteria untuk belajar etika dan ilmu retorika agar dia megerti cara berdebat dengan benar dan dengan jiwa yang bersih agar menyejukkan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi akan kehilangan kesejukannya jika dunia politik diisi oleh anggota dewan yang terhormat semacam Arteria Dahlan ini,” ucapnya.

Baca juga:   Soal Komposisi Menteri di Kabinet, Hasto Singgung Perolehan Kursi PDIP di DPR

Lebih lanjut, Fajar Nursahid lantas menunjuk hidung PDIP sebagai partai yang menaungi Arteria Dahlan. Dirinya menyesalkan sikap PDIP yang membiarkan Arteria Dahlan menjadi ‘juru bicara’ partai terkait revisi UU KPK.

Fajar Nursahid menilai hal itu dapat menimbulkan blunder bagi PDIP sendiri. Dirinya pun mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memanggil Arteria Dahlan.

“Memilihnya sebagai juru bicara partai justru akan menjadi blunder bagi upaya PDIP dan pemerintah untuk meyakinkan publik atas agenda mereka merevisi UU KPK. Maka kami meminta PDIP dan fraksi di DPR untuk memanggil yang bersangkutan ke Badan Kehormatan DPR RI atas pelanggaran etika yanng tidak pantas,” kata Fajar Nursahid.

Fajar Nursahid mengatakan sikap Arteria Dahlan yang jadi perbincangan ini menjadi contoh bagi anggota DPR lainnya saat berdebat di muka publik. Dirinya khawatir sikap minim etika seperti Arteria Dahlan ditiru para remaja yang menyaksikan acara debat.

Selain itu, Fajar Nursahid juga meminta media menyeleksi para narasumber untuk tampil dalam acara debat. Dirinya menyarankan agar media memilih narasumber yang berkualitas.

“Isi media yang baik akan menjadi penanda hadrinya pikiran yang juga baik. Acara talk show pada dasarnya bisa menjadi sarana untuk mendiskusikan masalah-masalah publik yang penting sebagai upaya untuk merawat akal sehat dan koreksi kepada kekuasaan. Namun, dalam jurnalisme, adalah penting agar kita memilih narasumber yang memiliki integritas, kredibiltas, dan kualitas agar uraiannya bisa memberi pencerahan kepada publik, bukan justru menghadirkan kegelapan,” ujar Fajar Nursahid.

Baca juga:   Sekjen PDI Perjuangan: Kami Tidak Takut dan Siap Menghadapi Laporan Rizieq Shihab

“Kami mengimbau kepada stasiun TV untuk selektif dalam memilih narasumber dalam acara mereka dengan memastikan bahwa narasumber yang dihadirkan tidak hanya menguasai materi, namun juga memiliki etika dalam menyampaikan pendapatnya,” tambahnya.

Terakhir, Fajar Nursahid menyinggung soal demokrasi Indonesia yang kini dinilai tengah berada di persimpangan jalan. Dirinya menilai demokrasi Indonesia saat ini seolah kembali ke zaman Orde Baru (Orba).

“Kami melihat tengah berlangsung periode siklus dua puluh tahunan di mana demokrasi berada di persimpangan jalan dan bersiap untuk melakukan putar balik (u-turn). Kami melihat bahwa kita seperti kembali kepada oligarki ala Orde Baru di mana negara (parlemen, presiden, dan alat negara lainnya) menjadi sangat kuat dan mendiktekan apa saja kepada publik, termasuk memaksakan perubahan revisi UU KPK. Periode dua puluh tahunan rasanya berlalu sekarang dan kita seperti kembali ke alam oligarki baru,” tukasnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar