Sugiono: Tidak Dapat Menteri Urusan Pangan, Gerindra Pilih Oposisi

Sugiono
Sugiono. (foto: detik/Audrey Santoso)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan hanya mau bergabung dalam koalisi pemerintahan dan membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika diberikan posisi menteri yang membidangi urusan pertanian, pangan, dan energi. Sebab, jika tidak Partai Gerindra lebih memilih untuk menjadi oposisi.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, syarat tersebut berkenaan dengan Strategi Dorongan Besar yang diajukan kepada Presiden Jokowi.

Selain itu, jika syarat diterima namun menteri urusan pangan dan energi tidak diberikan, pihaknya tidak mau bergabung dalam koalisi pemerintah.

Dikatakan Sugiono, konsep strategi dorongan besar sendiri berisi tentang misi swasembada pangan, air dan energi. Bahkan, misi-misi yang ditempuh untuk merealisasikannya sudah dibuat oleh pihaknya.

“Jika konsep ini (Strategi Dorongan Besar) bisa diterima dan posisi kabinet yang berhubungan dengan pelaksanaan ini diserahkan, ya Gerindra oke (bergabung dalam koalisi pemerintah),” ujar Sugiono.

Namun, Sugiono tidak menyampaikan secara gamblang apakah pos menteri yang dimaksud adalah menteri pertanian dan ESDM atau bukan.

Baca juga:   Soal Impor Rektor Asing, Moeldoko: Akan Diawali dari Universitas Swasta Dulu

Tetapi, merujuk dari sumber yang merupakan mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di pemilhan presiden (Pilpres) 2019, Partai Gerindra menginginkan jabatan menteri pertanian dan ESDM.

Sugiono juga menegaskan, bahwa konsep tersebut adalah racikan Partai Gerindra. Karena, pelaksana Strategi Dorongan Besar, yakni menteri urusan pertanian, pangan dan energi, harus diberikan pada Partai Gerindra.

“Kalau tidak diterima ya enggak apa-apa, tapi kami memilih lebih baik di luar pemerintahan,” tegasnya.

Sementara, menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Partai Gerindra memang masih belum dipastikan bergabung dalam koalisi pemerintah. Walaupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah bertemu dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai pilpres serta pelantikan juga sudah semakin dekat, lobi masih dilakukan.

“Masih lobi tingkat tinggi,” kata Hendrawan Supratikno.

Sementara, menurut sumber di pemerintah mengatakan bahwa permintaan Partai Gerindra untuk bergabung dalam koalisi cenderung muluk. Karena itu, tergolong sulit untuk dikabulkan.

Baca juga:   Soal Kasus Novel Baswedan, Moeldoko: Jangan Bebani Presiden Hal Teknis, Ada Kapolri

Bahkan, Partai Gerindra juga pernah meminta syarat yang juga sulit dikabulkan pada 2014 silam. Saat itu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerindra kalah atas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Sejak 2014, posisi yang diminta terlalu banyak jadi agak sulit bisa diterima, sehingga susah bagi Gerindra untuk bisa masuk kabinet,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara, juga dijelaskan Sugiono, Partai Gerindra mengajukan konsep Strategi Dorongan Besar tentang swasembada pangan, air dan energi tersebut, sebenarnya bukan barang baru.

Bahkan, Prabowo Subianto pernah memaparkan saat berkampanye sebagai calon presiden di Pilpres 2019 lalu. Karena, gagal menjadi presiden, Prabowo mengajukan konsepnya kepada Presiden terpilih Jokowi.

“Jawaban Pak Prabowo adalah bahwa Gerindra punya konsep. Punya program yang kami sebut ‘ Strategi dorongan besar’ untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,” jelas Sugiono.

“Untuk itu ada beberapa pos yang harus dipegang untuk menjamin pelaksanaan program tersebut,” imbuhnya. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar