PDIP Nilai Polemik UU KPK Sebaiknya Diselesaikan Melalui Judicial Review atau Legislative Review

Hendrawan-Supratikno
Hendrawan Supratikno. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Fraksi PDIP di DPR RI menilai polemik UU KPK yang baru disahkan lebih baik diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atau melalui legislative review di DPR.

“Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui Judicial Review dan Legislative Review. Sedikit memakan waktu tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik menarik kepentingan politik,” ujar anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno melalui pesan singkat, Selasa, 8 Oktober 2019.

Kendati demikian, Hendrawan Supratikno memastikan soal penerbitan perppu tersebut sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Sebelumnya diberitakan bahwa Fraksi PDIP sepakat menolak penerbitan Perppu KPK.

Hendrawan Supratikno menegaskan Fraksi PDIP belum memiliki sikap pasti soal perppu karena belum diterbitkan pleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Harus diluruskan. Perppu itu kewenangan presiden. Perppu-nya belum ada, jadi tentu belum ada sikap fraksi terhadap perppu. Yang kami sampaikan, PDI Perjuangan menilai yang paling tepat ditempuh adalah jalur hukum atau Judicial Review lewat MK dan atau Legislative Review lewat revisi kembali UU,” terangnya.

Baca juga:   Menang di Praperadilan, GMPG Desak DPP Golkar Segera Ganti Setya Novanto

Lebih lanjut, Hendrawan Supratikno yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan langkah legislative review atau judicial review untuk menjawab polemik UU KPK memang akan memakan waktu. Tetapi, menurutnya, itu lebih bijak dan baik karena tak ada campur tangan kepentingan politik.

Hendrawan Supratikno pun lalu menuding sejumlah pihak memprotes revisi UU KPK yang disahkan jadi undang-undang pada 17 September lalu sebenarnya belum membaca isi keseluruhan.

“Sekarang banyak orang protes tapi belum baca UU revisinya,” tutur Hendrawan Supratikno.

Baca juga:   Presiden: Saya Tidak Mau Komentar, Nanti Dianggap Intervensi KPK

Padahal, lanjut Hendrawan Supratikno, soal revisi UU KPK itu sebenarnya tak dilakukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua pekan saja. Keinginan untuk merevisi peraturan KPK itu telah terjadi sejak lama.

“Pada awalnya sebenarnya sederhana yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai super body, diawasi dengan tata kelola yang sehat (good governance). Itu sebabnya dibuat Dewan Pengawas,” ungkapnya.

Karena itu, dikatakan Hendrawan Supratikno, lembaga KPK yang sebelumnya menganut sistem satu lapis berganti menjadi dua lapis demi adanya proses check and balances itu.

“Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balance secara internal,” kata Hendrawan Supratikno. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar