UU KPK Belum Diteken Jokowi lantaran Typo, Basaria Panjaitan: Manusiawi

Basaria-Panjaitan
Basaria Panjaitan. (foto: detik/Nur Indah)

harianpijar.com, JAKARTA – UU KPK yang baru masih belum diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran ada kesalahan penulisan atau typo. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku dirinya belum membaca UU KPK yang baru secara keseluruhan.

“Saya kurang tahu. Kalau boleh jujur saya belum baca seluruhnya. Saya pikir adik-adik sudah lihat jawaban mereka bicara juga ada yang typo, ada yang segala macam, saya pikir kita manusiawi saja,” ujar Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2019.

Lebih lanjut Basaria Panjaitan mengatakan, KPK sebagai pelaksana UU berharap yang terbaik. Namun, dirinya menegaskan KPK tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi meskipun nantinya perppu itu diterbitkan atau tidak.

“KPK itu sifatnya kita pelaksana walau penuh harapan. Kan kita tidak mungkin berhenti juga walaupun perppu keluar atau tidak, kita tidak mungkin berhenti, kita harus jalan. Segala kemungkinan kita sudah disiapkan,” kata Basaria Panjaitan.

Baca juga:   Jika DPR Meminta KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, Dinilai Mengarah Intervensi Hukum

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan UU KPK sudah dikirim DPR ke Istana. Namun, UU belum itu ditandatangani Presiden Jokowi karena masih ada kesalahan penulisan atau typo.

“Sudah dikirim, tetapi masih ada typo, yang itu kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg,” ujar Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2019.

Di mana kata-kata yang typo atau salah ketik itu terdapat pada bagian penulisan Pasal 29. Pimpinan KPK ditulis harus memenuhi persyaratan paling rendah 50 tahun (tertulis dalam angka). Namun angka dan keterangan di dalam kurung tidak ditulis sama. Keterangan dalam bentuk tulisan menyebutkan ‘empat puluh tahun’.

Di sisi lain, Ketua Baleg DPR periode 2014-2019 Supratman Andi Agtas menyebut salah ketik dalam undang-undang merupakan hal biasa. Menurutnya, pembahasan soal salah ketik itu tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Baca juga:   Terkait Hak Angket, Ketum PP Muhammadiyah: Presiden Perlu Memediasi KPK dan DPR

“Jadi typo itu sesuatu hal yang biasa ya, biasa. Itu kan cuma satu aja typo-nya, menyangkut soal angka dan huruf. Cuma mekanismenya walaupun saya sudah tahu apa yang menjadi isi yang sebenarnya, tapi kan tidak boleh saya mengambil keputusan tindakan sepihak sebagai Ketua Baleg atau Ketua Panja,” ucap Supratman Andi Agtas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.

“Saya harus kumpulkan semua pengusul dan minimal anggota panja bersama pemerintah untuk membuatkan berita acara soal perbaikan tadi. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, karena itu memang yang kami maksudkan 50 tahun (usia minimal pimpinan KPK),” tambahnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar