Soal Penerbitan Perppu KPK, Pakar Hukum: Diminta Presiden Tidak Takut terhadap Desakan

Presiden-Joko-Widodo-Jokowi-1
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, Bambang Saputra mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak takut pada desakan pihak-pihak yang menginginkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK.

“Apa pun kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi harus demi kepentingan negara, bukan karena desakan,” kata Bambang Saputra, di Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2019.

Menurut Bambang Saputra, soal desakan kepada Presiden untuk segera menerbitkan Perppu tentang KPK, justru dinilai sangat absurd. Bahkan, desakan agar Presiden menerbitkan Perppu KPK tersebut muncul tidak lama setelah revisi UU KPK disahkan DPR, setelah melalui pembahasan panjang dan komperehensif bersama pemerintah.

Baca juga:   Kirim Pesan ke Jokowi, Buya Syafii Ingatkan Bangsa Bisa Oleng karena Kematian Para Dokter

“Secara prinsip revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR itu tidak bertentangan dengan konstitusi, namun kemungkinan bertentangan dengan keinginan personal atau kelompok tertentu. Dalam alam demokrasi itu wajar-wajar saja. Mana mungkin UU dibuat bisa menyenangkan hati semua orang. Sebagian yang tidak senang itu mungkin karena ada kepentingan kelompok yang tidak terakomodir, dan kepentingan itu tergerus prinsip-prinsip keadilan yang termaktub dalam UU tersebut,” ujar Bambang Saputra.

Dijelaskan Bambang Saputra, kehadiran pihak dan sebagian publik yang mendesak agar presiden segera mengeluarkan Perppu KPK sesungguhnya tindakan itu sesuatu yang memalukan. Karena itu, dirinya mengingatkan Jokowi agar tetap objektif dan cekatan dalam mengambil sikap.

Baca juga:   Ahok Tak Berani Tebak Siapa Pejabat Pertamina yang Dipecat Langsung Jokowi

Selain itu, Jokowi juga diharapkan tidak takut dengan tekanan-tekanan politik yang bernada inkonstitusional dari pihak manapun demi kepentingan bangsa.

“Untuk mengambil sikap bijak itu sudah banyak pertimbangan-pertimbangan baik secara sosiologis maupun yuridis yang telah nyata dan sangat rasional terpaparkan di publik,” jelas Bambang Saputra yang juga Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis itu.

Kemudian, Bambang Saputra juga meminta pegawai KPK bekerja mengutamakan kepentingan publik. Bahkan, dirinya tidak ingin pegawai KPK memperluas kepentingan penolakan UU KPK sampai mengorbankan publik. (elz/ant)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar