Politisi Gerindra: Empat Penyebab BUMN Jadi Surga Bagi Koruptor dan Presiden Harus Perbaiki

Arief-Poyuono
Arief Poyuono.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra mengatakan ada beberapa penyebab mengapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi surga bagi para koruptor.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, pertama, banyak posisi komisaris yang tidak kompeten dan hanya sebagai jabatan politis bagi penempatan para relawan tim pemenangan pilpres Jokowi-JK.

Dikatakan Arief Poyuono, seharusnya komisaris sebagai kepanjangan tangan Menteri BUMN dapat mengawasi dan mengontrol jalan aktivitas bisnis dan aksi korporasi di sebuah BUMN yang dilakukan direksi dan karyawan. Bahkan, memiliki kemampuan di bidang untuk mengawasi, misalnya kemampuan membaca hasil laporan keuangan di BUMN.

“Nah, coba saja cek mungkin hampir 85 persen komisaris di BUMN di era Joko Widodo-JK tidak punya pengetahuan tentang bisnis dan keuangan di sebuah korporasi,” kata Arief Poyuono dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Arief Poyuono juga menjelaskan, komisaris yang ditempatkan di BUMN oleh Jokowi hanya bertujuan agar mereka (para relawan-red) bisa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan duduk manis saja.

Baca juga:   Soal UU KPK, Gerindra: Jokowi Harus Berani Keluar dari Tekanan Parpol

“Coba cek sana jajaran komisaris di Temasek BUMN-nya Singapura, semua sangat kompeten di bidangnya,” jelas Arief Poyuono.

Selanjutnya, dikatakan Arief Poyuono, kedua banyak direksi BUMN yang ditempatkan di BUMN walaupun proses assesment pemilihannya dan fit proper tes sudah bagus, namun faktor nepotisme dan uang sogokan terhadap orang yang punya kekuasaan di sekitaran Presiden atau yang punya kedekatan dengan Kementerian BUMN lebih menentukan.

Bahkan, terkadang banyak intervensi di Kementrian BUMN dalam penentuan posisi jabatan jajaran direksi di BUMN. Karena itu, kalau sudah begini mau tidak mau, mereka harus balikin modal.

Kemudian, ketiga masalah corrupt behaviour alias perilaku korup yang masih melekat di para jajaran direksi BUMN. Keempat, karena banyak direksi BUMN yang tertekan oleh elite-elite politik untuk berbisnis dengan cara-cara yang korup. Contohnya, jelas Arief Poyuono, Sofyan Basyir adalah korban elite politik.

Baca juga:   Soal Materi 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi', Begini Kata Fadli Zon

Sementara, menurut Arief Poyuono, ke depannya hal ini menjadi PR besar bagi Jokowi untuk bisa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang bersih dan profesional seperti BUMN Temasek (Singapura) dan Khasanah (Malaysia).

“Pengalaman saya selama belajar tentang pengelolaan bisnis dengan petinggi salah satu perusahaan milik Temasek, saya benar-benar bisa membedakan dengan BUMN kita yang masih terus jadi tempat untuk melakukan Korupsi,” ujar Arief Poyuono.

Selain itu, menurut Arief Poyuono, jika tidak ada pembenahan, BUMN yang memiliki aset hingga ribuan triliun rupiah tidak pernah jadi sebuah korporasi milik negara yang bisa menghasilkan keuntungan untuk penerimaan negara yang maksimal dan dinikmati oleh masyarakat. (elz/rmo)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar