harianpijar.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan terkait keputusan perlu atau tidaknya mengeluarkan Perppu KPK.
Jokowi, menurutnya, menampung semua masukan baik dari masyarakat sipil, cendekiawan, dan partai politik. Presiden mempertimbangkan semua pendapat agar bisa mengambil langkah yang tepat.
“Presiden sedang meninjau argumen yang ada. Apakah akan memutuskan akan keluarkan perppu atau tidak, sampai saat ini belum ada konklusi,” ujar Ifdhal Kasim saat diskusi ‘Perppu KPK di antara Tekanan Publik dan Jepitan Partai Politik’ di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2019.
Ifdhal Kasim lalu menyinggung pertemuan Jokowi dengan para akademisi, cendekiawan, dan budayawan di Istana beberapa waktu lalu. Dirinya menyebut Jokowi menyerap masukan mereka mengenai dorongan agar Perppu KPK diterbitkan.
Selain itu, dikatakan Ifdhal Kasim, Jokowi juga menyerap masukan dari partai politik yang memberi saran agar Perppu KPK tidak dikeluarkan lantaran revisi UU KPK telah menjadi kesepakatan bersama yang baru saja disahkan parlemen.
Ifdhal Kasim menegaskan sejatinya perppu merupakan kewenangan penuh dari presiden. Tetapi, kebijakan itu tidak bisa semata-semata dikeluarkan karena harus ada syarat kegentingan yang memaksa yakni terjadi kekosongan hukum atau hukum yang ada tidak memadai dan harus diganti. Dirinya mengaku belum dapat memastikan kapan Jokowi akan mengumumkan keputusannya.
“Tentu presiden akan memberikan pendapat dari seluruh masukan yang ada, apakah kewenangan mengeluarkan perppu digunakan atau tidak,” kata Ifdhal Kasim. (elz/med)