Bantah Istana Pelihara Buzzer, Ngabalin: Yang Lebih Banyak Difitnah adalah Pemerintah

Ali-Mochtar-Ngabalin
Ali Mochtar Ngabalin. (foto: detik/Eva Safitri)

harianpijar.com, JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan membantah anggapan pemerintah memelihara buzzer politik. Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, justru pemerintahlah yang kerap terpojok dan di-bully oleh para buzzer.

Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah, yang lebih banyak terpojok dan di-bully itu adalah pemerintah, jadi jangan juga memutarbalikkan fakta, tidak ada satu kekuatan politik di dunia mana pun yang tidak menggunakan media sosial,” kata Ali Mochtar Ngabalin dalam acara diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019.

Apalagi, dikatakan Ali Mochtar Ngabalin, pemerintah tidak bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dirinya menyebut pemerintah tidak pernah memelihara buzzer politik. Jika ada media sosial yang mendukung pemerintah, Ali Mochtar Ngabalin menilai itu merupakan inisiatif pribadi.

“Sampai hari ini kan kalau ada orang yang kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah, yang pasti tidak mungkin pemerintah mengorganisir, tidak mungkin, lembaga pemerintah bagaimana mungkin bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dia punya departemen, penerangan, ada badan sandi siber negara, ya kan,” sebutnya.

Baca juga:   Pengamat: Susunan Kabinet Jokowi Masih Gelap dan Belum Ada Kepastian

Ali Mochtar Ngabalin tak mempersoalkan buzzer pro-pemerintah. Menurutnya, hal itu bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah.

“Ya itu yang saya bilang, kan tidak ada salahnya kalau ada orang yang memberitakan dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai pemerintah. Ada program pemerintah, kemudian ada masyarakat yang membuat medsos, Twitter atau Instagram, lalu memberikan dukungan kepada pemerintah, di mana salahnya? tidak ada salahnya,” ujar Ali Mochtar Ngabalin.

“Kecuali pemerintah mengorganisir kan tidak ada, pemerintah tidak mengorganisir, jadi no problem,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ali Mochtar Ngabalin menilai, pemerintah harus menertibkan buzzer politik. Terlebih, buzzer yang bersifat negatif dan hanya menyebar hoax atau hujatan.

Baca juga:   Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Disiplin Protokol Kesehatan Tetap Harus Dijalankan

“Negara harus menertibkan, harus, tidak bisa tidak, karena negara memiliki kekuasaan untuk bisa menertibkan keamanan dalam negeri, kalau tidak kan bisa bubar, itu coba lihat berita hoax orang jadi bunuh-bunuhan, orang jadi membakar, berita hoax orang jadi terbantai, maka negara harus hadir untuk bisa mengatur,” pungkas Ali Mochtar Ngabalin.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai buzzer perlu ditertibkan karena pemilu sudah selesai. Dirinya juga menepis anggapan bahwa buzzer di media sosial yang pro-pemerintah ‘dikomandani’ kantornya.

Sementara itu, Juru Bicara eks capres Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyatakan pihaknya tidak mengorganisasi buzzer di media sosial. Dari pernyataan Moeldoko, dirinya menilai justru kubu petahana Presiden Jokowi-lah yang mengorganisir buzzer.

“Justru statement Pak Moel itu menerangkan ada pengorganisiran buzzer oleh pihak sana. Jadi, silakan ditertibkan saja Pak Moel,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar