surya-paloh
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai NasDem menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah parpol pengusung, satu bahasa untuk menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, menurut Partai NasDem, soal Perppu belum terpikirkan oleh pihaknya sama sekali.

“Jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Menurut Surya Paloh, soal Perppu memang menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan oleh petinggi partai pengusung bersama Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Bogor.

Baca juga:   Tanpa Diminta, PDIP Yakin Pasti Dapat Kursi Menteri dari Jokowi

Namun, saat itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa Perppu tak perlu dikeluarkan saat ini lantaran Undang-undang KPK yang baru disahkan pada 17 September lalu itu sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Ada kesepakatan dari partai-partai pengusung pemerintahan. Nah pikiran kita masalahnya, adalah karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah juga kalau mengeluarkan Perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu,” ujar Surya Paloh.

Kemudian, dijelaskan Surya Paloh, polemik muncul karena aksi politisasi yang bertujuan menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku pemimpin negara.

Baca juga:   Usul Penuntutan KPK Dihapus, Jaksa Agung Dinilai Melawan Presiden Jokowi

“Salah lho. Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho,” jelasnya.

Surya Paloh juga menegaskan, meskipun Perppu dipastikan tidak akan keluar. Namun, sejumlah Revisi Undang-Undang yang bermasalah statusnya akan tetap ditunda hingga waktu yang tak bisa ditetapkan.

“Tapi sejumlah produk UU yang tertunda tetap akan tertunda,” tegas Surya Paloh. (elz/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of