Polri Diminta Usut Pihak yang Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden

Jokowi-Ma'ruf-Amin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin. (foto: instagram/khmarufamin_)

harianpijar.com, JAKARTA – Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, semua pihak harus memastikan proses berjalan lancar. Tidak boleh ada pihak yang berupaya menggagalkan pelantikan dengan cara-cara yang inkonstitusional.

Direktur Kajian Indonesia Mandiri Yakin Simatupang mengatakan dinamika politik belakangan ini mengindikasikan ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berusaha menggagalkan pelantikan Jokowi.

“Kita mendengar ada aroma kurang enak terkait niat kelompok oknum yang berupaya menggagalkan pelantikan presiden. Niat buruk tersebut harus segera dihentikan karena perbuatan itu melawan hukum dan inkonstitusional,” ujar Yakin Simatupang kepada Rmol, Rabu, 2 Oktober 2019.

Baca juga:   ICW Usul Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award Dicabut dari Jokowi

Yakin Simatupang menuturkan Indonesia adalah sebuah negara demokratis, sehingga seluruh masyarakat harus menjaga dan merawatnya. Terkait dengan aksi demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini adalah sebuah bagian perkembangan demokrasi.

“Kita harus taat asas dalam berdemokrasi. Gelombang demonstrasi yang terjadi di banyak kota sebaiknya dimaknai bagian dari demokrasi yang sedang berkembang,” ucapnya.

Yakin Simatupang pun meminta Polri agar segera mengusut tuntas dan menangkap oknum perusuh yang berupaya melakukan tindakan inkonstitusional.

Pasalnya, kata dia, langkah tersebut penting, agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin bisa melakukan agenda pembangunannya tanpa gangguan keamanan.

“Memang sebuah keniscayaan ketika ada oknum yang membuat onar harus diusut dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” kata Yakin Simatupang.

Baca juga:   Berkas Perkara Habib Rizieq untuk Kasus Kerumunan Petamburan Sudah P21

Sebagaimana diketahui, pada Sabtu, 28 September 2019 lalu, polisi berhasil mengamankan seorang Dosen Institute Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith dan delapan orang yang diduga merencanakan kerusuhan saat Aksi Mujahid 212 di Jakarta. Mereka juga menunggangi aksi-aksi unjuk rasa damai yang digelar di Jakarta.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, dari hasil penyelidikan terhadap para tersangka, mereka juga diduga merencanakan akan menduduki gedung MPR/DPR untuk mengganti sistem pemerintahan serta menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. (elz/rmo)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar