PDIP Yakin Pimpinan DPR Periode 2019-2024 Akan Tingkatkan Kualitas Parlemen

Hasto-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: era/Wardhany)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merasa yakin pimpinan DPR periode 2019-2024 akan meningkatkan kualitas parlemen.

Diketahui, pada periode 2019-2024, Ketua DPR dijabat Puan Maharani dibantu empat Wakil Ketua diantaranya Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Partai NasDem dan Muhaimin Iskandar dari PKB.

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, jika ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR periode kali ini, empat berasal dari partai koalisi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dan satu dari Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga:   Jelang Rakernas I, Hasto: Ketum PDIP Megawati Keluarkan Instruksi Khusus

“Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya bahwa kerjasama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik,” ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi, Rabu, 2 Oktober 2019.

Hasto Kristiyanto menjelaskan, Sufmi Dasco Ahmad juga memiliki semangat yang sama. Atas dasar itu, menurutnya, kepemimpinan DPR periode saat ini akan lebih solid dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan.

Lebih lanjut Hasto Kristiyanto mengatakan, kepemimpinan PDIP di DPR dengan seluruh alat kelengkapan dewan akan memperkuat posisi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya optimistis jika konsolidasi politik dan hukum pemerintahan Jokowi akan berjalan baik.

Baca juga:   WSBK Mandalika, Pembalap Ducati: Terima Kasih Pak Jokowi untuk Sirkuit yang Keren!

Apalagi, menurut Hasto Kristiyanto, jika ada harapan masyarakat Indonesia agar kebijakan DPR lebih sinergis dengan kebijakan Jokowi.

Dirinya menyebut penguatan konsolidasi politik dan hukum akan membuat seluruh tata pemerintahan berjalan lebih baik, stabil dan percepatan gerak pembangunan di segala bidang kehidupan dapat diwujudkan.

“Terlebih pascapenguatan posisi politik presiden di dalam menentukan arah dan kebijakan politik hukum sebagai kepala pemerintahan dengan tersedianya mekanisme check and balances di dalam penegakan hukum,” kata Hasto Kristiyanto. (elz/rep)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar