UU KPK Sudah Masuk MK, Ketum NasDem Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Belum Terbitkan Perppu

Surya-Paloh
Surya Paloh. (foto: Aktual/Tino Oktaviano)

harianpijar.com, JAKARTA – Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK muncul dari sejumlah elemen masyarakat. Namun, untuk sementara, Presiden Jokowi disebut tidak akan mengambil langkah itu.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan bahwa usulan Perppu KPK dibahas saat Jokowi dan ketum parpol koalisi bertemu pada Senin, 30 September 2019 malam.

Dirinya menilai aspirasi penerbitan Perppu KPK dari demo mahasiswa merupakan pemikiran yang kritis. Namun, saat ini, UU KPK yang telah disahkan juga sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi, ya salah juga kalau mengeluarkan Perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama,” jelas Surya Paloh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019, seperti dilansir dari detik.

“Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” tambahnya.

Baca juga:   Politikus PSI Tsamara Amany Tantang Fahri Hamzah Debat Terbuka Soal Angket KPK

Surya Paloh mengatakan masalah UU KPK sudah bergulir ke ranah yudisial. Dirinya merasa khawatir Jokowi bisa dimakzulkan jika menerbitkan Perppu KPK.

“Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho,” kata Surya Paloh.

“Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu. Tapi sejumlah produk UU yang tertunda tetap akan tertunda,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah pakar telah mendorong Jokowi untuk berani mengeluarkan perppu guna mencabut UU KPK yang baru disahkan.

Menurut pakar hukum tata negara Hifdzil Alim, pertimbangan Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK sebagai momentum keseriusan komitmen pemberantasan korupsi. Jokowi diminta kembali menjadi Presiden pilihan rakyat.

Baca juga:   Moeldoko Pastikan Vaksinasi COVID-19 ke Presiden Tak Ada Beda dengan yang Lain

“Jokowi harus kembali ke khittahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan semata pilihan partai,” ujar Hifdzil Alim.

Di sisi lain, Peneliti Pusako Feri Amsari mendorong Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, Jokowi tak perlu ragu menerbitkan Perppu sebab kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden.

“Tidak ada yang perlu diragukan Pak Jokowi, apapun ancaman yang sedang dilayangkan pihak-pihak tertentu kepada presiden perlu diketahui bahwa kekuasaan presiden adalah kekuasaan inti dalam sistem presidensial,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Ketua MK Mahfud MD secara gamblang menyatakan penerbitan perppu tidak mengandung risiko pemakzulan.

“Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau perppu nggak bener ya ditolak DPR,” pungkas Mahfud MD belum lama ini. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar