harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI 98) Willy Prakarsa menanggapi komentar ahli hukum tata negara Refly Harun yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.
Willy Prakarsa menilai Refly Harun terlalu jauh bermimpi dan memaksakan kehendak. Karena, banyak juga elemen masyarakat termasuk JARI 98 yang mendukung UU KPK yang baru disahkan.
UU KPK yang di setetujui dan disahkan DPR itu sejatinya memperkuat sekaligus mempertegas arah strategi pemberantasan korupsi ke depan.
“Karena kinerja KPK saat ini sudah menyimpang, lebih ke arah politik. Untuk itu, banyak pihak termasuk kami yang ingin UU tersebut direvisi,” ujar Willy Prakarsa kepada awak media, Selasa, 1 Oktober 2019.
“Jadi UU KPK bukan perlemah, tapi diubah strateginya dalam proses pemberantasan korupsi ke jalan yang benar. Karena sebelumnya sesat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Willy Prakarsa pun mengingatkan Refly Harun agar tidak mendikte Jokowi terkait penerbitan Perppu KPK.
Seharusnya, kata dia, Refly Harun menggunakan cara-cara yang lebih elegan. Seperti menjabarkan capaian KPK selama lima tahun ini.
Mengingat, KPK mendapat anggaran yang fantastis untuk operasionalnya. Namun, perilaku koruptif masih banyak di Indonesia.
“Sebagai pengamat dan pakar hukum tata negara, Refly buka dan jabarkan secara detail capaian KPK, bukan malah sebaliknya mendikte Presiden RI lewat kritik agar mengeluarkan Perppu?” kata Willy Prakarsa.
Sebelumnya, Refly Harun mendorong Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Perppu, menurutnya, dapat menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan lewat RUU KPK.
Refly Harun menilai gelombang demonstrasi saat ini tidak lagi menyasar pada RUU, tetapi meluas ke diri Jokowi sendiri. Bahkan, dalam beberapa aksi, pendemo meneriakan agar pelantikan Jokowi sebagai presiden dibatalkan serta seruan melengserkan Jokowi. (elz/rmo)