Pakar Nilai Makin Cepat Jokowi Terbitkan Perppu KPK Makin Bagus

Refly-Harun
Refly Harun.

harianpijar.com, JAKARTA – Aksi demonstrasi dan desakan menolak RUU KPK yang disahkan DPR terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Guna meredam kegaduhan ini, pengamat politik yang juga pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera menerbitkan Perppu KPK.

“Sekarang delay waktu yang lama itu makin berkembang. Tuntutan jadi macam-macam, termasuk tuntutan dia (Jokowi) dilengserkan, tidak dilantik dan lain-lain. Untuk menyetop ini, terbitkan Perppu untuk menyetop ini, makin cepat makin bagus,” ujar Refly Harun di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 30 September 2019.

Refly Harun mengatakan tahapan yang perlu dilakukan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK adalah dengan cara menandatangani RUU KPK. Setelah RUU diundangkan, tahap selanjutnya adalah Jokowi menerbitkan Perppu KPK yang isinya membatalkan undang-undang yang baru.

Baca juga:   Pengamat: Hak Angket Hanya Bisa Ditujukan ke Lembaga Eksekutif

“Dia tanda tangan dulu RUU-nya, diundangkan, terbitkan Perppu pembatalan, selesai dan nggak usah mikir. Perppu-nya kan cuma satu pasal yaitu mencabut undang-undang (KPK yang baru) itu,” jelasnya.

Menurut Refly Harun, terbitnya Perppu berdasarkan subjektivitas Presiden. Sedangkan pertimbangan objektifnya adalah situasi yang genting atau situasi yang perlu aturan secara mendesak. Dirinya lantas mengingat kembali situasi yang terjadi saat Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas.

“Bagaimana menafsirkan kondisi genting itu? ya Mahkamah Konstitusi mengatakan itu subjektivitas Presiden. Nanti objektifikasinya di DPR. Misalnya saat Presiden keluarkan Perppu Ormas, sebenarnya tidak ada kegentingan saat itu yang bisa kita ukur, yang ada persaingan politik pascapilkada DKI yang dianggap menggunakan kelompok Islam garis keras,” kata Refly Harun.

Baca juga:   Sah, Jokowi Resmikan Berdirinya Bank Syariah Indonesia

“Kemudian muncul-lah Perppu untuk membubarkan ormas itu, meskipun diembel-embeli radikalisasi, tapi sesungguhnya kan karena persaingan politik saja waktu itu,” tambahnya.

Refly Harun menilai, secara objektif, kondisi saat ini lebih genting karena RUU KPK menurutnya melemahkan lembaga antirasuah.

“Sekarang menurut saya, kondisinya lebih objektif karena koruptor sudah menyusup di mana-mana, baik legislatif maupun eksekutif. Dan kalau undang-undang ini dipertahankan, terjadi pelemahan KPK yang luar biasa,” pungkas Refly Harun. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar