harianpijar.com, JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyarankan penolakan terhadap revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diselesaikan melalui dialog, tidak dengan aksi demonstrasi.
Menurut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, pihaknya ingin kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diselesaikan dengan jalan dialog.
“NasDem berupaya sepenuhnya membangun komunikasi baik dialog atau cara apapun yang baik dengan mahasiswa,” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu, 29 September 2019 malam.
Dijelaskan Surya Paloh, Partai NasDem menghormati keputusan parlemen terkait pengesahan revisi UU KPK namun di saat yang sama juga menghormati aspirasi masyarakat, apalagi aspirasi itu datang dari kalangan muda seperti mahasiswa.
Selain itu, Partai NasDem juga memiliki andil atas disahkannya revisi UU KPK karena beleid itu memang disepakati oleh seluruh fraksi untuk disahkan.
“NasDem siap mengakui kesalahan jika memang pengesahan revisi UU KPK itu dianggap salah,” jelas Surya Paloh.
Surya Paloh juga menegaskan, untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, mahasiswa disarankan menempuh uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) karena merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.
Bahkan, dirinya tidak sepakat jika aksi turun ke jalan terus dilakukan, karena aksi demo mahasiswa sangat rentan ditunggangi pihak-pihak yang memiliki agenda terselubung.
“Membangun keutuhan agar tidak memberikan kesempatan kepada provokator politik dan kaum radikal di negeri ini yang ikut memperkuat barisan aksi mahasiswa dalam bungkus yang sama menentang RUU KPK. Tapi, memiliki upaya kelanjutan sendiri, agenda sendiri, agenda terselubung,” tegas Surya Paloh. (elz/ant)