Sebelum Terbitkan Perppu, PDIP: Presiden Diminta Temui Pimpinan Parpol

aria-bima
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan pimpinan partai politik dan fraksi di DPR sebelum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK.

“Saya kira rapat konsultasi atau pertemuan dengan pimpinan partai dan pimpinan DPR, pimpinan fraksi suatu hal yang perlu dan harus dilakukan,” kata anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Menurut Aria Bima, terkait unjuk rasa yang digelar mahasiswa di berbagai daerah, salah satu tuntutannya adalah mendesak Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru disahkan DPR. Selain itu, Jokowi sendiri mengaku tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

Aria Bima juga menganggap itu perlu dilakukan Jokowi. Karena itu, usai bertemu dengan sejumlah tokoh, yakni seniman, budayawan, akademisi, kini Jokowi perlu bicara dengan pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi di DPR.

Baca juga:   Teguh Samudra: PDIP Berencana Laporkan KPK ke Dewan Pengawas

Diketahui, Jokowi mengundang sejumlah tokoh masyarakat ke Istana Negara untuk membicarakan kondisi Tanah Air terkini. Bahkan, salah satunya soal desakan penerbitan perppu KPK.

Selanjutnya, Aria Bima juga menegaskan, harmonisasi harus dilakukan antara Jokowi dengan DPR selaku sesama lembaga tinggi negara. Bahkan, isu tentang Perppu KPK sudah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

“Info kemarin pertemuan direspons oleh Bapak Presiden. Saya kira update berikutnya perlu ada harmonisasi pertemuan antara lembaga tinggi negara dan ketua-ketua fraksi di DPR,” ujar Aria Bima.

“Semuanya tentu akan bisa cair, maka indahnya baiknya sejuknya selanjutnya perlu ada pertemuan antara presiden dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi,” imbuhnya.

Kemudian, dikatakan Aria Bima, bahwa perppu, jika memang benar diterbitkan, pada akhirnya akan bermuara di DPR. Karena itu, sebelum Jokowi resmi mengeluarkan perppu, akan lebih baik jika membahasnya terlebih dahulu dengan pimpinan DPR.

Baca juga:   Periksa Novel di Singapura, Polisi Akan Ditemani Ketua KPK

“Perppu toh akhirnya nantinya ke DPR. Mau setelah, mau sebelumnya, saya kira pertemuan antara pimpinan partai, pimpinan fraksi pimpinan DPR dengan presiden akan lebih menyejukkan suasana,” kata Aria Bima.

Sementara diketahui, gelombang penolakan Revisi UU KPK mengemuka di khalayak publik. Bahkan, sebelum RUU KPK disahkan, pegiat antikorupsi sudah melontarkan kritik keras. Mereka menganggap banyak pasal bermasalah. Akibatnya, kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK berpotensi melemah.

Namun, pembahasan RUU KPK jalan terus hingga disahkan DPR melalui rapat paripurna. Selain itu, pemerintah juga setuju RUU KPK direvisi.

Selanjutnya, gelombang penolakan lalu muncul kembali dan lebih masif ketika RUU KPK disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Bahkan, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis, 26 September 2019. Bahkan, unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Sultra menelan korban nyawa 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar