Ketua MPR: Penerbitan Perppu KPK Hak Presiden, Semua Pihak Harus Hormati

Zulkifli-Hasan
Zulkifli Hasan. (foto: detik/Tsarina Maharani)

harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK yang baru direvisi. Ketua MPR yang juga Ketum PAN, Zulkifli Hasan menilai hal itu adalah hak presiden. Dirinya meminta semua pihak menghormati pertimbangan Jokowi tersebut.

“Saya kira itu haknya Presiden, tentu harus dihormati semua pihak,” ujar Zulkifli Hasan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Baca juga:   Arief Poyuono Nilai Surat Fadli Zon Terkesan Halangi KPK

Zulkifli Hasan juga menyinggung soal aksi mahasiswa yang salah satunya menuntut penerbitan Perppu tersebut. Dirinya merasa yakin aspirasi mahasiswa akan ditanggapi positif oleh pemerintah dan DPR.

“Dan sekali lagi saya mengatakan pastilah adik-adik mahasiswa, pelajar yamg menyampaikan aspirasinya pasti akan ada respons dari DPR dan pemerintah. Kita tunggu saja,” kata Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerima banyak masukan terkait nasib UU KPK yang menuai banyak penolakan. Jokowi mempertimbangkan masukan penerbitan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Baca juga:   Kapolri: Kasus Novel Baswedan Lebih Berat dari Bom Bali

“Banyak sekali masukan-masukan juga diberikan kepada kita, utamanya penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kita kalkulasi,” ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar