Pemerintah Diminta Berdialog dengan Kelompok ULMWP-KNPB, Wiranto: Sulit karena Ini Masalah Internal

Wiranto
Konferensi pers Wiranto di Kemenko Polhukam. (foto: detik/Eva)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto menanggapi permintaan DPRD Papua agar pemerintah berdialog dengan kelompok ULMWP-KNPB. Menurutnya, hal itu sulit untuk direalisasikan.

“Tentu kalau dialog dengan tokoh yang menentang, atau berseberangan dengan pemerintah, harus berunding dengan organisasi yang menentang pemerintah. Bahkan mengundang pihak ketiga pasti sulit karena ini masalah internal,” kata Wiranto saat menjawab tuntutan DPRD Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 24 September 2019.

Lebih lanjut Wiranto menegaskan wilayah Papua dan Papua Barat sudah sah bagian dari NKRI dan tertulis dalam resolusi PBB No 2524 tahun 1969. Dengan begitu, tidak bisa jika ada kelompok yang ingin memerdekakan Papua.

Baca juga:   Begini Kata Mahfud MD Saat Ditanya Hotman Paris Soal Sikap Hakim di Sidang Habib Rizieq

“Lalu kita mau berunding lagi dengan pihak-pihak yang ingin merdeka, pihak-pihak yang ingin referendum lagi, nggak bisa. Pihak ketiganya siapa? Nggak ada yang mau juga. Ini masalah internal Indonesia. Kita sudah punya perjanjian internasional bahwa antarnegara tidak boleh mengganggu urusan dalam negeri, negara lain. Jadi ini perlu dipikirkan nanti,” ujar Wiranto.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa dalam pertemuan menyampaikan tuntutan yang salah satunya adalah meminta dialog antara pemerintah pusat dan dengan kelompok berseberangan pemerintah di Papua.

Baca juga:   Soal Perppu KPK, Mahfud MD: Presiden Masih Menunggu Hasil Uji Materi di MK

“Kami minta kepada pemerintah untuk membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh Papua yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan, seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat),” kata Ferdinando Solossa.

“Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik,” tambahnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar