harianpijar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR pekan lalu.
Selain itu, revisi UU KPK sendiri sudah disahkan DPR bersama pemerintah, meski banyak pihak menolak karena menganggap hanya akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
“Enggak ada (Perppu-red),” kata Jokowi seusai bertemu dengan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 September 2019, menjawab pertanyaan wartawan.
Menurut Jokowi, hasil pertemuan DPR tadi dipastikan penundaan pengesahan empat RUU, yakni RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP. Beda dengan revisi UU KPK yang pemerintah setuju pengesahannya.
Dikatakan Jokowi bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, bukan pemerintah. Sementara, empat RUU yang ditunda itu memang usulan aktif pemerintah.
“Yang satu itu (RUU KPK-red) inisiatif DPR. Ini (empat RUU) pemerintah aktif karena memang disiapkan pemerintah,” ujar Jokowi.
Sementara, menurut Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam, masih ada setidaknya tiga cara menggagalkan pengesahan revisi UU KPK. Salah satunya penerbitan Perppu oleh Presiden.
Dikatakan Ahmad Khoirul Umam, langkah menerbitkan Perppu ini masih mungkin ditempuh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar punya semangat memperkuat KPK.
Namun, dirinya menilai kans Jokowi mengeluarkan Perppu sangat kecil mengingat Presiden sendiri yang mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPR tentang pembahasan Revisi UU KPK.
“Perppu relatif kecil karena presiden sudah kirimkan mandat kepada Menkumham dan Menpan RB serta sudah berjalan proses legilasi. Most like Perppu akan kecil,” kata Ahmad Khoirul Umam di ITS Tower, Jakarta, Rabu, 18 September 2019 pekan lalu. (elz/cnn)