Walhi Nilai Pemerintah Tak Selesaikan Akar Masalah Karhutla, Ngabalin: Jangan Cuma Pandai Berteriak

Ali-Mochtar-Ngabalin
Ali Mochtar Ngabalin. (foto: kompas/Fabian Januarius Kuwado)

harianpijar.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menilai pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ali Mochtar Ngabalin pun meminta Walhi membaca undang-undang terkait penanganan karhutla.

“Coba dong baca undang-undangnya, turunannya, sampai dengan peraturan pemerintah itu. Tugas dan tanggung jawabnya itu coba lihat,” kata Ali Mochtar Ngabalin saat dikonfirmasi, Minggu, 22 September 2019.

Menurut Ali Mochtar Ngabalin, hal mendasar dari aturan karhutla adalah pemerintah provinsi yang wilayahnya terdampak karhutla harus bertanggung jawab. Dirinya lalu menyindir kritik dari Walhi.

“Yang kedua menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa seperti menyelesaikan tong sampah yang terbakar. Jadi jangan juga melihat satu masalah itu seperti bim salabim abrakadraba. Memang kalau penonton bola itu lebih pintar daripada pemain,” ucapnya.

Baca juga:   Tak Disinggung dalam Pidato, Moeldoko Tegaskan Jokowi Tak Abai Soal Hukum dan HAM

Ali Mochtar Ngabalin menekankan agar menyelamatkan hutan dan lahan dari kebakaran menjadi tanggung jawab semua pihak. Dirinya meminta agar ada masukan yang cepat dan tepat dari penyelesaian karhutla.

“Kalau dia tidak bisa ke provinsi lebih cepat dan tepat, kasih lah informasinya ke Kantor Staf Presiden atau ke kami-kami deh. Kalau dia punya langkah-langkah strategis yang lebih cepat, yang jitu untuk bisa menyelesaikan bantu dong, ini kan tanggung jawab kita bersama. Jangan cuma pandai berteriak-berteriak dan pandai-pandai terus menyalahkan orang,” ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Selain itu, Ali Mochtar Ngabalin juga menjawab tudingan Walhi soal penegakan hukum yang belum tegas kepada para pembakar hutan dan lahan.

“Kalau penegakkan hukum kan polisi (ranahnya), coba lihat itu berapa banyak itu yang sudah ditetapkan oleh Polri tentang tersangka dan lain-lainnya,” sebutnya.

Baca juga:   Moeldoko: Pemerintahan Presiden Jokowi Dapat Dukungan Purnawirawan TNI

Sebelumnya, juru kampanye Walhi Zenzi Suhadi menyatakan upaya pemerintah dalam mencegah karhutla belum maksimal. Walhi menilai pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah dari karhutla.

“Cenderung pemerintah menghindar dari penyelesaian akar dari masalah. Selama ini cenderung kerja pemerintah itu follow the fire, di mana ada api, itu yang direspons. Di regulasi sendiri, tahun 2015, tahun 2016 itu sudah ada peraturan pemerintah tentang perlindungan ekosistem gambut. Sayangnya, perlindungan gambut itu sangat mengakomodir kepentingan penjahat lingkungan,” kata Zenzi Suhadi kepada awak media, Minggu, 22 September 2019.

Zenzi Suhadi merasa khawatir penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan tidak tegas. Dirinya bercermin pada kasus karhutla 2015, yang penegakan hukumnya dinilai masih lemah.

“Yang kedua soal penegakan hukum ya. Kami mengkhawatirkan penegakan hukum baik Polri maupun KLHK sama dengan tahun 2015. Apinya padam, padam juga penegakan hukumnya,” tukasnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar