harianpijar.com, PURWAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah terutama aparat Polri agar lebih tegas menghadapi kelompok-kelompok radikal yang mengancam keutuhan NKRI.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, selama ini kepolisian dianggap kurang serius dalam menangani kelompok-kelompok tersebut, bahkan cenderung melakukan pembiaran.
“Oleh karena itu dari mimbar ini, NU meminta agar kepolisian Indonesia lebih tegas lagi menghadapi kelompok-kelompok radikal, bukan hanya HTI,” kata Said Aqil Siroj saat pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Muhajirin 2, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019.
Sementara, rapat pleno yang mengusung tema Konsolidasi Nahdlatul Ulama Menuju Muktamar ke-34 ini dibuka Wakil Presiden RI terpilih KH Ma’ruf Amin.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah dan ribuan jemaah Nahdlatul Ulama.
Said Aqil Siroj mengatakan, kini kelompok-kelompok tersebut telah terang-terangan menghina dan memfitnah para ulama, tokoh-tokoh nasional hingga Presiden Republik Indonesia.
Dirinya berpesan agar aparat kepolisian tidak ragu dalam menindaknya. Selain itu, Nabi Muhammad saja ketika di Madinah, katanya mengutip ayat Alquran, diberikan pesan oleh Allah agar mengusir orang-orang yang membikin keributan di Madinah.
“Jadi, kelompok yang radikal, yang menimbulkan kegaduhan kesatuan NKRI (agar diusir), yang diusir terutama ideologinya, orangnya silakan masuk NU,” ujar Said Aqil Siroj.
Said Aqil Siroj menegaskan bahwa NU sendiri dari dulu hingga kini tetap berkomitmen menjaga NKRI.
“Pokoknya selama ada PBNU, Indonesia akan utuh sampai yaumil kiyamah. Jangan lupa, PBNU Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Undang-undang Dasar 1945,” pungkas Said Aqil Siroj. (elz/jpn)