Tanggapi Tudingan Zalim Adik Imam Nahrawi, KPK Pastikan Ada Dua Alat Bukti

Febri-Diansyah-1
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons adik Imam Nahrawi, Syamsul Arifin, yang menilai penetapan tersangka terhadap sang kakak sebagai bentuk kezaliman. KPK mengatakan tudingan seperti itu kerap terjadi dalam kasus yang pihaknya tangani.

“Semua pihak itu kan bisa bicara apa saja ya. kalau ada tersangka menyangkal, keluarga tersangka menyangkal atau bahkan tuduhan-tuduhan lain, ya itu sudah sering terjadi dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019, seperti dilansir detik.

Menurut Febri Diansyah, KPK saat ini tengah fokus pada penanganan kasus yang menjerat eks Menpora tersebut. Dirinya menyatakan pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPK bisa mengajukan perlawanan melalui mekanisme hukum.

“Bahwa nanti misalnya ada upaya-upaya yang akan dilakukan untuk melakukan perlawanan secara hukum, silakan saja karena memang nanti tentu akan diuji di persidangan pada akhirnya. Ketika mengajukan bukti, apa saja dibantah dengan bukti-bukti yang lain,” ucapnya.

Baca juga:   Ketua KPK Pastikan Wali Kota Tegal Terjaring OTT
Syamsul-Arifin
Adik kandung Menpora Imam Nahrawi, Syamsul Arifin. (foto: detik/Hilda Meilisa)

Selain itu, Febri Diansyah memastikan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi sudah memiliki bukti yang cukup. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU KPK dan KUHP.

“Yang perlu kami pastikan adalah ketika KPK meningkatkan perkara ini penyidikan berarti sudah ada minimal dua alat bukti tersebut karena itu yang diatur di KUHP dan juga UU KPK,” kata Febri Diansyah.

Sebelumnya, adik Imam Nahrawi, Syamsul Arifin menilai apa yang dilakukan KPK terhadap sang kakak merupakan bentuk kezaliman.

Syamsul Arifin mengatakan, jika kezaliman ini terus dilanjutkan, dirinya akan mengusulkan penerapan hukum rimba kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bahkan, kalau negara seperti ini, saya akan mengusulkan kepada Presiden bahwa pejabat-pejabat tertentu nantinya harus pakai hukum rimba saja,” ujar Syamsul Arifin di Surabaya, Rabu, 18 September 2019.

Baca juga:   Pimpinan KPK: Presiden Ingin Proses Kasus e-KTP Dipercepat

Seperti diketahui, Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI dan penerimaan lain berkaitan dengan jabatannya. Total uang yang diduga diterima Imam Nahrawi sebesar puluhan miliar rupiah.

Dalam rentang 2014-2018, Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, diduga menerima uang Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, Imam Nahrawi dalam rentang 2016-2018 menerima uang Rp 11,8 miliar sehingga total dugaan penerimaan uang sebesar Rp 26,5 miliar.

Adapun uang yang diterima tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar