Pakar Hukum: Kedudukan Dewan Pengawas Akan Lebih Tinggi dari KPK Sendiri

Abdul-Fickar-Hadjar
Abdul Fickar Hadjar. (foto: detik/Wildan)

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar Hukum Abdul Fickar Hadjar menyebut kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) nantinya akan lebih tinggi daripada KPK sendiri.

Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu bakal menjadi kepanjangan tangan eksekutif setelah adanya Dewan Pengawas (Dewas) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Karena, anggota Dewan Pengawas akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Abdul Fickar Hadjar, selain Dewan Pengawas dalam UU KPK yang baru disahkan DPR itu, pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene berada di bawah naungan KemenPAN-RB.

Baca juga:   Moeldoko Pastikan Aktor Kerusuhan 22 Mei dalam Waktu Dekat Akan Terungkap

“Pegawainya sudah tunduk pada Menpan, diatur, ya itu menurut saya sudah selesai, malah menjadi ‘anak kepolisian dan kejaksaan’, akhirnya seperti itu, juga menjadi panjangan tangan eksekutif,” kata Abdul Fickar Hadjar saat dikonfirmasi, di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Selanjutnya, Abdul Fickar Hadjar juga menilai dengan keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bukan menjadi penegak hukum, akan tetapi banyak kewenangannya yang malah hampir serupa dengan sistem pengadilan.

Baca juga:   Fahri Hamzah: Juru Bicara Jangan Ngomong Kalau Tak Diperintah Presiden

“Jadi sekarang lembaga yang paling tinggi di KPK itu dewas sebenarnya,” ujarnya.

Dikatakan Abdul Fickar Hadjar, Dewan Pengawas (Dewas) di KPK bukanlan penegak hukum. Meski demikian karena dewas ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka disebut akan memiliki kewenangan.

“Padahal dewas bukan penegak hukum, bukan ketua pengadilan tapi kewenangannya hampir sama dengan ketua pengadilan. Itu yang saya bilang mengacaukan sistem hukum sebenarnya,” tandas Abdul Fickar Hadjar. (elz/sua)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar