Ngabalin: Penetapan Tersangka Imam Nahrawi sebagai Bukti Presiden Tak Intervensi Kerja KPK

Ali-Mochtar-Ngabalin
Ali Mochtar Ngabalin. (foto: kompas/Fabian Januarius Kuwado)

harianpijar.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin berbicara soal penetapan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka di KPK dalam kasus dugaan suap hibah KONI.

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka adalah bukti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi kerja KPK.

“Artinya, ya pertama ini sebagai bukti bahwa pemerintah atau Bapak Presiden tidak mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, itu satu,” kata Ali Mochtar Ngabalin saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 18 September 2019.

Lebih lanjut Ali Mochtar Ngabalin juga memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi penetapan tersangka Imam Nahrawi oleh KPK hari ini.

“Tidak ada satu orang pun yang bisa melalukan intervensi sehingga ya publik memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas perintah undang-undang, tinggal nanti kita lihat kayak apa prosesnya kan,” ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Baca juga:   UU KPK Sudah Masuk MK, Ketum NasDem Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Belum Terbitkan Perppu

Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya telah menyampaikan Imam Nahrawi secara otomatis mundur dari posisinya sebagai Menpora. Begitu menjadi tersangka, menteri harus mundur dari jabatannya.

“Iya ada yurisprudensi ya, paling tidak itu secara otomatis,” kata Ali Mochtar Ngabalin.

“Iya secara otomatis (mundur dari Menpora), diminta tidak diminta secara otomatis itu,” imbuhnya.

Soal kemungkinan adanya reshuffle kabinet atas penetapan tersangka kepada Imam Nahrawi, Ali Mochtar Ngabalin mengaku belum tahu. Dirinya hanya mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

“Kalau itu (reshufle) tentu menjadi hak prerogatif presiden seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi. Kewenangan ini menjadi hak prerogatif presiden, itu kita belum tahu,” terangnya.

Baca juga:   Bara Hasibuan: Banyak DPW yang Setuju PAN Gabung Pemerintah

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers memaparkan penerimaan duit Menpora Imam Nahrawi. Menpora melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, menerima uang Rp 14,7 miliar. Imam Nahrawi juga diduga meminta Rp 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar,” kata Alexander Marwata.

Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam Nahrawi. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar