Bendera-HTI
Ilustrasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

harianpijar.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta individu penyebar ideologi khilafah harus ditindak tegas agar ideologi itu tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat.

“Jangan ketika sudah besar kewalahan. Sebelum besar, pemicunya harus segera diamputasi,” kata Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Ali M Abdillah di Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Menurut Ali, secara kelembagaan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah dibubarkan. Namun, faktanya para anggota HTI masih terus melakukan gerakan di bawah tanah untuk melakukan rekrutmen anggota.

Bahkan, mendapat laporan aktivis HTI masih mempengaruhi masyarakat. Selain itu, majalah milik HTI juga masih beredar dan HTI juga sempat membuat manuver saat memeringati tahun baru 1 Muharram 1441 Hijriah.

Baca juga:   Bela Enzo Allie, Fahri: Pandangan Pribadi dan Pilihan Politik Orang Bukan Dosa di Negeri Ini

Ditegaskan Ali, eks-HTI juga terus menyebarkan narasi untuk memengaruhi dan meraih simpati masyarakat, serta menyerang pihak-pihak yang menentangnya. Contoh, orang yang mempermasalahkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang notabene bendera HTI, dituduh anti-Islam.

“Jadi, HTI ini kepalanya dipenggal, tapi kakinya ke sana ke mari masih dibiarkan,” ujar Ali yang juga dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta ini.

Sementara, dijelaskan Ali, dirinya mendukung langkah Menko Polhukam Wiranto membuat peraturan terkait penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan perorangan. Karena, langkah ini sangat tepat sebagai dasar untuk melakukan penindakan bagi siapapun yang menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia.

“Jadi, kalau ada yang melakukan itu, kepolisian harus menangkap. Memang untuk membasmi mereka harus galak karena kalau tidak galak mereka akan terus bergerak,” katanya.

Baca juga:   MUI: Persekusi Tak Boleh Dilakukan Kelompok Masyarakat, Polisi Diminta Segera Bertindak

Sedangkan, menurut Ali, selama ini pemerintah terkesan menunggu ideologi khilafah ini meledak baru bergerak membuat aturan. Harusnya dari dulu sudah ada tindakan preventif untuk mencegah menyebarnya ideologi tersebut.

Karena itu, Ali mengaku sangat miris dengan pergerakan penyebaran ideologi khilafah ini. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan mereka sama sekali tidak berkurang. Bahkan, pengajian terus bergerak, tiap jamaah wajib merekrut anggota baru.

“Ini yang dibiarkan pemerintah, kalau rekrutmen terus dilakukan, lambat laun kekuatan mereka akan muncul lagi, ketika punya kekuatan revolusi itu pasti akan dilakukan,” tandas Ali yang jug pengasuh Pondok Pesantren Al Rabbani Cikeas ini. (elz/med)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of