Pastikan Dewas Tak Kekang KPK, Moeldoko: Semua Organisasi Harus Ada Pengawas

Moeldoko
Moeldoko.

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan semua organisasi memerlukan lembaga yang mengawasi kinerjanya. Dirinya mengklaim keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) tak akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi.

“Semua organisasi itu ada pengawasnya. Organisasi demit aja yang enggak ada pengawasnya. Semua organisasi harus ada pengawasnya,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Moeldoko memastikan tidak ada yang dikekang dan dirugikan dengan keberadaan dewan pengawas setelah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan DPR. Dirinya menyebut KPK sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, perlu dewan pengawas untuk menjaga kepercayaan itu.

Baca juga:   Ferdinand Yakin Demokrat Akan Senang Hati Dukung Gibran atau Kaesang di Pilkada Solo 2020

“Sekali lagi kepercayaan kepada KPK tidak boleh berkurang, poinnya ada di situ, jangan dibalik-balik,” ucapnya.

Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan, setelah UU KPK yang baru berlaku, pemerintah akan membuat aturan teknis untuk memilih anggota dewan pengawas. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membentuk panitia seleksi untuk menjaring para calon anggota dewan pengawas.

“Nanti presiden akan menentukan siapa-siapa yang kira-kira kredibel memiliki legitimasi, yang kuat di hadapan masyarakat, di publik, memiliki trust yang tinggi. Itu lah kira-kira kriteria-kriteria,” kata Moeldoko.

Baca juga:   Jokowi Diminta Fokus Selesaikan Masalah Papua Ketimbang Pemindahan Ibu Kota, Begini Kata Ngabalin

Sebagaimana diketahui, keberadaan dewan pengawas menjadi salah satu poin substansial dalam draf revisi UU KPK yang disepakati oleh DPR dan pemerintah. Anggota dewan pengawas disepakati dipilih oleh presiden dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Jokowi sebelumnya sudah mengatakan bahwa anggota dewan pengawas nantinya akan diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, serta pegiat antikorupsi.

Dirinya tak ingin anggota dewan pengawas berasal dari kalangan politikus, birokrat, maupun anggota penegak hukum yang masih aktif. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar