Hari Ini, Taufiqulhadi: Revisi UU KPK Segera Disahkan di Rapat Paripurna

taufiqulhadi-3
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Teuku Taufiqulhadi. (Foto:Google).

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqulhadi berharap Rapat Paripuna pada Selasa, 17 September 2019 (hari ini-red) revisi UU KPK akan disahkan menjadi UU.

“Saya berharap besok siang (hari ini-red) dilakukan paripurna dan disahkan dalam paripurna, itu harapan saya,” kata Taufiqulhadi di Jakarta, Senin, 16 September 2019.

Sementara dikethaui, Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah menyepakati poin-poin revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti alur perjalanan UU, hasil ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.

Menurut Taufiqulhadi, pihaknya mengejar waktu jelang berakhirnya masa bakti DPR periode 2014-2019 pada akhir September.

“Kami mengejar waktu. Waktu sangat pendek masa periode ini. Jadi masa periode ini kita selesaikan karena dalam sejarah DPR tidak pernah, jarang sekali, carry over,” ujar Taufiqulhadi.

Baca juga:   Jamwas Kejagung: Perbuatan Jaksa Yang Ditangkap KPK Bikin Malu Korps Adhyaksa

Sedangkan, menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja antara Baleg dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 September 2019 malam.

Diketahui, dari pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin.

“Apakah RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI,” kata Supratman Andi Agtas dalam rapat, Senin, 16 September 2019.

Sementara sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati DPR untuk meminta penundaan pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).

“KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima, Senin, 16 September 2019.

Baca juga:   Hehamahua Nilai Kubu Prabowo-Sandi 'Pelacur' Jika Ambil Tawaran Kursi Menteri

Menurut Febri Diansyah, DPR sebaiknya tidak lupa untuk membuka pintu bagi masukan masyarakat dan akademisi demi kebaikan bersama. Karena itu, dirinya juga meminta agar pembahasan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.

Selanjutnya juga diketahui, DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui untuk merevisi peraturan tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi sudah mengirim surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk mengambil langkah guna merevisi peraturan tersebut.

Kemudian, upaya Presiden Jokowi itu membuat elemen masyarakat sipil yang kontra terhadap revisi UU KPK dibuat terperangah sekaligus geger. Karena, mereka menyayangkan Presiden Jokowi tidak menepati janji kampanyenya saat Pilpres 2019 untuk memperkuat kinerja KPK.

Namun, meski menyetujui pembahasan soal revisi UU KPK, pada prinsipnya Presiden Jokowi juga menolak sejumlah poin dalam draf yang sebelumnya telah disodorkan DPR. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar