PDIP Kritik Keras Pihak yang Serang Pribadi Jokowi Terkait Revisi UU KPK

Hasyo-Kristiyanto
Hasto Kristiyanto. (foto: tirto/Lalu Rahadian)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan tidak akan tinggal diam atas serangan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik pro-kontra pimpinan dan revisi UU KPK.

“Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin, 16 September 2019.

Hasto Kristiyanto yang sebelumnya mengaku menahan diri, akhirnya angkat suara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Jokowi.

“Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun,” ucapnya.

Baca juga:   Ketum PAN: Kami Pokoknya Dukung Jokowi, Tak Ada Syarat-Syarat

Hasto Kristiyanto mengatakan, bagi PDIP, Jokowi telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.

Menurut Hasto Kristiyanto, dari informasi yang dirinya himpun, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif. Namun, pada saat bersamaan juga diharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme check and balance.

Hasto Kristiyanto menilai, dengan dilakukannya revisi UU KPK, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

Melalui revisi UU KPK, lanjutnya, maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa. Ke depannya tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

Baca juga:   PKB: Indonesia Perlu Oposisi, Gerindra dan PKS Pertahankan Itu

“Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas,” ujar Hasto Kristiyanto.

“Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak,” imbuhnya.

Hasto Kristiyanto mengatakan, saat Jokowi mengambil keputusan, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya untuk memberantas korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum. (elz/ant)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar