Febri-Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

harianpijar.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah menyurati DPR guna meminta penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan RUU KPK tersebut,” kata Febri Diansyah melalui pesan tertulis, Senin, 16 September 2019, seperti dilansir CNN Indonesia.

Menurut Febri Diansyah, dalam surat tersebut pihaknya juga meminta draf resmi RUU KPK dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Hal itu dilakukan agar KPK dapat mempelajari lebih lanjut.

Baca juga:   Peneliti: DPR Ngotot Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, Hak Angket Hanya Akal-Akalan

DPR, lanjut Febri Diansyah, sebaiknya tidak lupa untuk membuka pintu bagi masukan masyarakat dan akademisi demi kebaikan bersama. Dirinya meminta agar pembahasan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.

“Tentu saja dalam proses pembentukan undang-undang perlu mendengar banyak pihak, seperti akademisi di kampus, suara masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak dari perubahan aturan tersebut. Agar pembahasan tidak dilakukan terburu-buru dan terkesan dipaksakan,” ujar Febri Diansyah.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo masih berharap agar pihaknya dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut. Terlebih, kata dia, KPK hingga saat ini belum menerima draf resmi RUU KPK dan DIM.

Baca juga:   Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Sistem Ada tapi Tidak Dipatuhi

“Tapi kita masih menunggu apa yang akan dilakukan karena kita sudah meminta kepada Menkumham (Yasonna Laoly) untuk versi resmi draf RUU KPK, baik draf revisi maupun DIM-nya sampai hari ini belum kita dapatkan,” kata Agus Rahardjo.

“Mudah-mudahan kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara menentukan undang-undang tadi,” imbuhnya. (nuch/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of