Refly-Harun
Refly Harun.

harianpijar.com, JAKARTA – Dibentuknya Dewan Pengawas dalam revisi UU KPK dinilai sebagai cikal bakal pelemahan terhadap KPK. Karena itu, salah satu cara untuk menyelamatkan KPK adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menolak pengesahan RUU KPK.

“Tolak aja pengesahan RUU KPK, sudah selesai. Tapi kan sikap Presiden menurut saya tidak firm, kan contoh Presiden menyetujui pembentukan Dewan Pengawas, padahal Dewan Pengawas cikal bakal pelemahan KPK,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kepada awak media, Sabtu, 14 September 2019.

Refly Harun menilai KPK tidak perlu dibuatkan Dewan Pengawas karena lingkup internal KPK sudah memiliki majelis etik. Karena itu, kata dia, dibuatnya Dewan Pengawas justru menjadi upaya pelemahan terhadap KPK.

“Orang mengatakan di negara lain yang namanya penyadapan harus izin pengadilan, ya itu kan kondisinya normal. Kalau kondisinya normal, KPK nggak perlu ada, ini karena kondisi extraordinary, makanya korupsi dibilang extraordinary crime, artinya penanganannya dengan cara luar biasa, salah satunya adalah dengan menghadirkan lembaga superbody bernama KPK,” kata Refly Harun.

Baca juga:   Jazuli Juwaini: Fraksi PKS Pastikan Diri Tidak Ikut Dalam Pansus Angket KPK

“Kalau dibilang soal pengawasan tidak ada, lembaga republik ini tidak ada yang tak punya pengawasan, semua ada pengawasan, baik formal maupun nonformal. KPK itu udah ada pengawasan, contoh kalau misalnya terjadi secara internal mereka kan ada majelis etik, bahkan bisa memberhentikan anggota KPK yang melanggar,” tambahnya.

Selain itu, dikatakan Refly Harun, DPR juga menjadi pengawas eksternal yang setiap kali bisa mengkritik KPK. Ada juga BPK, yang melakukan pengawasan dari sektor keuangan.

Baca juga:   PDIP: Rekonsiliasi Yes Harus Diteruskan, untuk Masuk Kabinet yang Lain Masih Banyak

Atas dasar itu, dirinya menilai pemerintah seharusnya mendukung penguatan KPK dengan menolak revisi UU KPK.

“Jadi seharusnya yang dilakukan Presiden, elite politik harusnya memilih sosok KPK yang benar-benar punya integritas bersih tidak punya cacat. Tapi terhadap yang terpilih saya mengatakan, ya sudah karena ini sudah terpilih, KPK sendiri mengatakan mereka dalam posisi tidak bisa menolak, nanti diterima dalam paripurna kemudian disahkan,” ujar Refly Harun.

“Jadi ada dua isu yang penting, soal RUU KPK dan komisioner yang terpilih. Soal komisioner terpilih ya sudah, karena proses sudah dilalui, mau tak mau kita harus dukung. Karena kalau tak didukung, keenakan,” tukasnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of