Veronica-Koman
Veronica Koman (kanan). (foto: twitter/veronicakoman)

harianpijar.com, JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana menyatakan rencana penarikan paspor terhadap Veronica Koman bukanlah pelanggaran hukum. Dirinya menegaskan harus dibedakan antara penarikan paspor dengan pencabutan paspor.

“Istilah penarikan dan pencabutan tidak bisa disamakan,” ujar Hikmahanto Juwana, seperti dilansir dari detik, Rabu, 11 September 2019.

Jika merujuk pada PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, istilah penarikan dan pencabutan paspor memiliki makna yang berbeda. Penarikan paspor diatur dalam Pasal 63 sedangkan pencabutan paspor diatur dalam pasal 65.

Menurut Pasal 63 ayat (2), Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a) pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia.

“Dalam pasal tersebut jelas ditentukan bahwa pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka, bukan sebagai terpidana,” terang Hikmahanto Juwana.

Baca juga:   207 Tersangka Kerusuhan 21-22 Mei Dapat Penangguhan Penahanan

Sedangkan dalam pencabutan paspor, status orang yang paspornya dicabut berbeda dengan orang yang paspornya ditarik. Status orang yang dicabut paspornya adalah sebagai terpidana.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1), Pencabutan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a) pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

“Perlu dipahami juga bahwa penarikan paspor tidak berakibat pada hilangnya kewarganegaraan Indonesia dari orang yang ditarik paspornya,” kata Hikmahanto Juwana.

Baca juga:   Ronny F Sompie: Imigrasi dan Polda Metro Koordinasi Ingin Pulangkan Rizieq Sesuai Prosedur

Lebih lanjut Hikmahanto Juwana mengatakan, konsekuensi dari orang yang ditarik paspornya adalah ia tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Atas dasar ini aparat keimigrasian di mana orang tersebut bermukim dapat melakukan deportasi.

Menurut Pasal 63 ayat (3) PP 31/2013 dinyatakan:

Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

“Berdasarkan uraian diatas maka Kepolisian tidak melakukan pelanggaran hukum ketika meminta Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk melakukan penarikan paspor Veronica Koman,” ujar Hikmahanto Juwana. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of