harianpijar.com, JAKARTA – Terkait embarkasi atau pengiriman pasukan keamanan ke Papua dan Papua Barat, tidak akan menyelesaikan masalah primer, meskipun kondisi Papua dan Papua Barat saat ini dinyatakan telah kembali normal.
“Embarkasi atau kiriman pasukan keamanan ke Papua dan Papua Barat itu tak akan selesaikan masalah primernya, meskipun kondisi Papua dan Papua Barat saat ini telah kembali normal. Pendekatan dengan mengirim aparat keamanan ke Papua dan Papua Barat hanya untuk ciptakan ketenangan sesaat, karena akar masalah utamanya tidak diselesaikan secara komprehensip,” kata pengamat politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Lalongkoe di Jakarta, Minggu, 8 September 2019.
Menurut Maksimus Ramses Lalongkoe, gejolak yang sudah terjadi sebelumnya di Papua dan Papua Barat, bukan semata-mata karena solidaritas akibat tindakan persekusi dan tindakan rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, menjelang hari kemerdekaan RI 17 Agustus, namun bisa jadi ada persoalan lain di tanah Cendrawasih sehingga masyarakat Papua marah.
Ditegaskan Maksimus Ramses Lalongkoe, pemerintah harus mengubah total pendekatan penyelesaian masalah di Papua dengan memfokuskan pada berbagai isu utama seperti stunting, busung lapar, isu SARA, persekusi, risiko lingkungan akibat eksploitasi sumber-sumber daya alam, isu pelanggaran HAM dan lain-lain.
Kemudian, perlu adanya evaluasi atau reevaluasi dan kajian terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, misalnya terkait jaminan kehidupan yang layak, pengakuan dan perlindungan hal-hal khusus dari Papua yakni masyarakat Papua dan lingkungannya.
Selanjutnya, Maksimus Ramses Lalongkoe juga mengkritisi upaya segelintir warga Papua yang menyuarakan gerekan referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.
“Upaya tersebut merupakan pendekatan yang justru menghancurkan masa depan Pupua sebab pemerintah sudah serius membangun Papua melalui berbagai program,” ujar Maksimus Ramses Lalongkoe.
Karena itu, Maksimus Ramses Lalongkoe berharap masyarakat Papua tetap mempertahankan fakta sejarah tersebut sebagai pegangan sehingga tidak mudah terprovokasi keinginan segelintir pihak yang justru merusak masa depan Papua itu sendiri. (elz/med)