Abraham Samad: Kalau Revisi UU Terus Dipaksakan, Saya Khawatir KPK Akan Mati Suri

Abraham-Samad
Abraham Samad. (foto: detik/Agung Pambudhy)

harianpijar.com, JAKARTA – Eks Ketua KPK Abraham Samad angkat suara terkait revisi UU KPK. Dirinya mengaku khawatir KPK bakal mati suri dalam memberantas korupsi jika revisi itu benar-benar dilakukan DPR.

“Kalau itu terus dipaksakan, dilanjutkan dan menghasilkan undang-undang dari hasil perubahan, maka saya khawatir KPK-nya mati suri. Kalau KPK mati suri berarti agenda pemberantasan korupsi dengan sendirinya juga tidak akan berjalan dan berhenti,” ujar Abraham Samad seusai menghadiri acara diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 September 2019.

Abraham Samad tidak pernah melihat revisi UU KPK akan memperkuat fungsi KPK. Justru sebaliknya, lanjut dia, revisi itu tak relevan dan akan melemahkan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

Baca juga:   Pengamat Nilai Jokowi Tak Harus Bagi-Bagi Kursi Menteri

Abraham Samad kemudian membeberkan beberapa poin yang terindikasi melemahkan KPK dalam draf revisi peraturan tersebut. Diantaranya soal penyadapan yang harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK, yang menurutnya bakal memperlambat kinerja KPK.

Poin kedua yang melemahkan, lanjut Abraham Samad, KPK nantinya akan dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum yang berada dalam cabang kekuasaan eksekutif. Tak hanya itu, ujar dia, KPK nantinya harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.

“Jadi kekhususan KPK itu hilang. Padahal itulah yang membuat KPK menjadi lembaga independen,” kata Abraham Samad.

Selanjutnya, Abraham Samad menilai KPK juga terancam karena terdapat pasal yang mengandung amanat untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan bila tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Baca juga:   Jokowi Sebut Bisa Saja Aktivis '98 Jadi Menteri, Begini Kata Adian Napitupulu

“Nah itu yang sebenarnya kita tolak, jadi mengubah boleh saja tapi urgensinya apa masih relevan apa tidak?” sebutnya.

Karena itu, Abraham Samad pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan suara masyarakat yang menolak revisi UU tersebut. Menurutnya, Jokowi harus menolak revisi peraturan itu agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan di Indonesia.

“Sekarang bola di presiden dan harapannya dia melakukan langkah-langkah yang lebih responsif mendengarkan suara-suara yg berkembang di tengah masyarakat,” pungkas Abraham Samad. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar